SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melontarkan pernyataan keras terkait maraknya praktek komersialisasi sumber daya alam Gunung Ciremai yang dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
KDM menegaskan, Ciremai tidak boleh dijadikan objek untuk mencari keuntungan, karena gunung tersebut merupakan sumber kehidupan bagi warga di sekitarnya.
“Saya doakan di sini, siapa pun yang ingin mendapat benefit dari Ciremai, tujuh turunannya rusak. Ini gunung, bukan tempat mencari keuntungan,” tegas KDM.
Pernyataan itu disampaikan KDM saat rapat koordinasi pemanfaatan kawasan Gunung Ciremai di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (21/1/2026), yang dihadiri Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Sekda Uu Kusmana, Direktur PAM Tirta Kamuning Ukas Suharfaputra, perwakilan Pemerintah Desa Cikalahang Kabupaten Cirebon, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Kepala BBWS, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Arahan tersebut dikutip dari tayangan YouTube Kang Dedi Mulyadi yang dipublikasikan Kamis (22/1/2026) malam, menyusul mencuatnya polemik pemanfaatan air Gunung Ciremai, termasuk persoalan distribusi air antara PAM (dulu namanya PDAM) Kuningan dan masyarakat Desa Cikalahang.
Dalam arahannya, KDM kembali menegaskan, kebutuhan air dari Gunung Ciremai harus diprioritaskan untuk masyarakat sekitar, terutama untuk kebutuhan dasar seperti mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Ia meminta Pemprov Jawa Barat segera berkoordinasi dengan Pemkab Kuningan dan Cirebon serta Majalengka, untuk mengidentifikasi desa-desa di sekitar Gunung Ciremai yang hingga kini belum mendapatkan akses air bersih secara layak.
“Kalau masih ada desa di sekitar Ciremai yang air bersihnya belum mengalir ke rumah warga, itu harus dibereskan dulu. Jangan bicara yang lain,” ujar KDM.
KDM juga menegaskan, kebutuhan air untuk sektor pertanian merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan lain.
“Kebutuhan air sawah harus terpenuhi. Tidak boleh ada pengurangan volume untuk kepentingan pertanian yang dialihkan ke tempat lain demi kepentingan bisnis,” katanya.
Menurut KDM, apabila petani kehilangan akses air dan mata pencaharian, maka potensi kerusakan lingkungan justru akan semakin besar.
Dalam kesempatan tersebut, KDM memerintahkan penghentian seluruh bentuk komersialisasi ilegal sumber mata air Ciremai yang mengganggu kepentingan masyarakat sekitar.
Ia juga meminta evaluasi menyeluruh seluruh jaringan pipa di daerah aliran sungai (DAS) Ciremai, guna memastikan tidak ada distribusi air yang merugikan sektor pertanian dan warga sekitar.
“Tidak boleh ada pengambilan air menggunakan mesin tanpa kajian yang memadai,” tegasnya.
KDM juga menginstruksikan pembebasan seluruh lahan kosong di lereng Gunung Ciremai, termasuk bekas lahan tambang, untuk dijadikan hutan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pengelolaannya, kata dia, harus melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja, dengan pola penanaman yang menggabungkan pohon hutan dan pohon produktif bernilai ekonomi.
“Minimal selama saya memimpin empat tahun ke depan, masyarakat bekerja di situ menanam dan merawat pohon. Tujuannya jelas, menjaga alam sekaligus mensejahterakan warga,” jelas KDM.
KDM juga menyoroti pengelolaan kawasan wisata di wilayah TNGC yang kerap tidak sesuai antara izin dan luas lahan yang dimanfaatkan.
“Kalau izinnya empat hektare, tapi dipakai 30 hektare, sisanya harus dikembalikan. Ini sering terjadi dan harus dihentikan,” tegasnya.
Menutup arahannya, KDM menegaskan, alam bukan soal kewenangan sektoral, melainkan tanggung jawab bersama.
“Kalau sudah bencana, tidak ada lagi cerita kewenangan siapa. Semua kena. Tugas kita satu, menjaga alam. Kalau sudah bencana, penanganannya itu mahal,” tandas KDM.
