SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Setelah sebelumnya lantang mengkritik Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Direktur PDAM Tirta Kamuning Ukas Suharfaputra terkait persoalan layanan air bersih yang saat ini tengah menjadi isu panas, termasuk bongkar-bongkaran masalah yang menerpa salah satu BUMD Kuningan itu, Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, kini mengalihkan sorotannya ke DPRD Kabupaten Kuningan.
Uha menilai DPRD Kuningan tidak peka terhadap kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Ia menyebut pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan telah mempersempit ruang fiskal daerah, sementara DPRD justru tetap menikmati tunjangan bernilai puluhan miliar rupiah setiap tahun.
“Di saat DBH Kuningan turun Rp111 miliar dan kapasitas fiskal daerah masuk kategori rendah, DPRD malah tetap menerima tunjangan besar. Ini tidak etis dan berpotensi melanggar hukum,” tuding Uha, dalam rilisnya yang dikirim kepada sejumlah sejumlah wartawan, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, pemberian tunjangan komunikasi intensif, perumahan, transportasi dan reses bagi pimpinan serta anggota DPRD Kuningan tidak memiliki dasar hukum yang sah karena hanya diatur melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, bukan Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana diamanatkan PP Nomor 18 Tahun 2017.
Uha bahkan menyebut SK Bupati terkait tunjangan DPRD sebagai “bodong” dan harus segera dicabut karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Ia menilai, di tengah kondisi defisit APBD dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi beban belanja tetap daerah.
“Produktivitas DPRD tidak sebanding dengan fasilitas yang mereka terima. Banyak diam, tapi tunjangannya fantastis,” sindirnya.
Uha mendorong Bupati Kuningan untuk berani mengevaluasi belanja politik, termasuk mencabut tunjangan DPRD dan mengalihkan anggarannya untuk sektor yang lebih mendesak seperti kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, stunting, serta perbaikan infrastruktur dasar.
“Kalau serius mau menyehatkan APBD, jangan cuma memangkas sektor teknis. Belanja politis juga wajib dievaluasi,” pungkas Uha.
