HMI Dorong Pemda Kuningan Lebih Serius Layani Masyarakat

Siwindu.com – Pelayanan publik yang baik menjadi salah satu indikator hadirnya pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terhadap barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Di Kabupaten Kuningan, pelayanan publik menjadi perhatian khusus dalam program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati, salah satunya melalui program “Satu Jam Saja”. Program ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan, Eka Kasmarandana.

“Kami mengapresiasi program ini karena menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat,” ujar Eka saat ditemui usai diskusi publik, Senin (15/4/2025).

Menurut Eka, antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Namun ia mengingatkan agar program tersebut tidak hanya menjadi gebrakan awal, melainkan terus berkelanjutan.

“Pemerintah jangan hanya semangat di awal. Pelayanan publik yang baik harus terus dijaga dan ditingkatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Eka memberikan beberapa masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, pentingnya penerapan standar pelayanan publik yang jelas dan baku, agar tercipta pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

“Selama ini masih ada anggapan masyarakat bahwa pelayanan publik berbelit-belit dan memakan waktu lama. Standar pelayanan yang jelas bisa mengubah citra itu,” jelasnya.

Kedua, Eka menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas penunjang pelayanan. Ia menilai, teknologi seharusnya dimanfaatkan maksimal untuk menciptakan inovasi pelayanan publik.

“Kondisi anggaran yang sedang dalam fase tunda bayar bukan alasan untuk tidak berinovasi. Pemerintah harus bisa mencari solusi,” ujarnya.

Ketiga, monitoring langsung di lapangan, juga menjadi perhatian. Eka berharap Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya mendengar laporan dari balik meja, tapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil pelayanan publik.

“Monitoring penting agar pemerintah tahu secara langsung kendala dan keluhan masyarakat,” katanya.

Eka menutup dengan harapan agar pelayanan publik di Kabupaten Kuningan menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung program positif pemerintah, namun tetap kritis dan proaktif dalam memberi masukan.

“Civil society harus hadir bukan hanya untuk mengkritik, tapi juga memberi solusi. Dan pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat, bukan hanya lewat kebijakan, tapi juga lewat aksi nyata,” pungkasnya.