Efisiensi Anggaran! TPP Birokrat Kuningan Bakal Dipangkas, Ini Tanggapan Forum Tekad

Siwindu.com – Rencana kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Perubahan APBD 2025 mulai menuai respons dari publik.

Ketua Forum Tekad Kuningan, Sujarwo atau akrab disapa Mang Ewo, mengingatkan bahwa kebijakan ini berisiko memicu ‘nada sumbang’ dari ribuan birokrat yang terdampak langsung.

Pemangkasan TPP muncul sebagai salah satu alternatif efisiensi anggaran setelah Pemkab Kuningan mengalami penurunan drastis dalam transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Di tengah tekanan anggaran tersebut, duet kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani dinilai terpaksa mengambil langkah-langkah tidak populer di tahun pertama pemerintahannya.

“Demi kelangsungan roda pemerintahan dan pembangunan, pemotongan TPP memang jadi pilihan sulit tapi nyaris tak terelakkan. Namun ini jelas kebijakan yang tidak populer,” ujar Sujarwo dalam rilisnya yang dikirim ke sejumlah wartawan, Rabu (6/8/2025).

Namun demikian, Sujarwo mengingatkan pentingnya keadilan dalam pengambilan kebijakan anggaran. Ia mendorong agar efisiensi tidak hanya menyasar para birokrat, tetapi juga menyentuh komponen anggaran lain, seperti Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD yang selama ini bersumber dari APBD.

“Kalau ingin adil, pemangkasan juga harus menyentuh anggaran Pokir anggota legislatif. Jangan sampai muncul kecemburuan sosial dari ribuan ASN yang merasa jadi pihak yang selalu dikorbankan,” tegasnya.

Meskipun pemotongan TPP diberlakukan, lanjut Mang Ewo, kontribusinya dalam menutupi krisis anggaran tetap akan jauh dari cukup. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah lanjutan yang menyentuh berbagai sisi belanja daerah.

Terkait seberapa besar potongan TPP yang akan dikenakan, Sujarwo berharap Pemkab Kuningan tetap transparan dan komunikatif agar tidak memicu keresahan di kalangan aparatur sipil negara.

“Ini soal keadilan anggaran. Jangan sampai langkah penghematan ini hanya membebani satu sisi. Semua harus punya sense of crisis, termasuk para wakil rakyat di DPRD,” pungkasnya.