Pasca Gejolak Pati, Gubernur Jabar ‘Perintahkan’ Kepala Daerah Hapus Tunggakan Pajak

Siwindu.com – Di tengah gejolak politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memanas akibat pernyataan bupati terkait pajak hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) justru mengambil langkah berseberangan.

Ia mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk menghapus tunggakan pokok dan denda Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak orang pribadi.

Kebijakan pro-rakyat ini tertuang dalam surat resmi bernomor 6700/KU.03.02/BAPENDA tertanggal 15 Agustus 2025, yang ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jawa Barat. Dalam surat tersebut, Dedi meminta kepala daerah (Bupati dan Walikota) segera menerapkan penghapusan tunggakan pokok dan denda PBB-P2 Buku 1, 2, 3, 4, dan 5, khusus bagi wajib pajak orang pribadi, untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak di masa mendatang serta menjadi momentum positif dalam mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat,” tulis Dedi Mulyadi dalam surat yang ditandatangani secara elektronik itu.

Dedi menegaskan, langkahnya tersebut diambil sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat Jawa Barat sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti kebijakan ini sesegera mungkin agar manfaatnya dapat langsung dirasakan rakyat.

Sementara Jawa Barat bergerak memberikan keringanan pajak, situasi berbeda terjadi di Kabupaten Pati. Dikutip dari Detik.com, Bupati Pati dikecam keras warganya setelah melontarkan pernyataan yang dianggap menantang rakyat soal pembayaran pajak.

Ucapan itu memicu gelombang protes, di mana puluhan ribu warganya turun ke jalan menuntut sang bupati meminta maaf, bahkan mendesak agar ia mundur dari jabatan.

Peristiwa di Pati menjadi pengingat betapa kebijakan dan komunikasi publik seorang kepala daerah dapat menentukan citra pemerintah di mata rakyat. Jawa Barat memilih langkah empatik yang meringankan beban warganya, sedangkan Pati tengah bergulat dengan krisis kepercayaan.