SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Direktur Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan, Hj Heni Susilawati SSos MM, akhirnya buka suara atas tudingan keras Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) Darma Putra Kertaraharja yang melaporkannya ke Bupati Kuningan.
Dalam surat resmi yang kini bocor ke publik, SPTP menuding manajemen PDAU di bawah kepemimpinannya semrawut, hak karyawan diabaikan, hingga banyak pegawai memilih mengundurkan diri.
Namun, Heni menegaskan, tudingan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ia menyebut kondisi PDAU saat ini tidak lepas dari faktor eksternal, khususnya setelah pengelolaan Objek Wisata Waduk Darma yang selama bertahun-tahun menjadi sumber utama pendapatan, tidak lagi dikelola PDAU sejak Maret 2024.
“Penghasilan PDAU langsung terpangkas hampir separuh sejak Waduk Darma dilepas. Itu pukulan besar bagi perusahaan. Jadi kalau sekarang ada keterlambatan gaji atau keterbatasan anggaran, bukan karena manajemen semrawut, tapi karena kehilangan sumber utama pemasukan,” tegas Heni dalam press release-nya, Sabtu (16/8/2025).
Menjawab keluhan karyawan terkait gaji yang tidak dibayar penuh dan kerap terlambat, Heni mengaku memang ada skema pencicilan. Namun, ia menegaskan manajemen selalu transparan.
“Setiap bulan ada rapat bersama, semua data pendapatan kita buka. Bahkan saya pribadi sampai harus menalangi iuran BPJS karyawan dengan dana sendiri, dan untuk THR tahun 2025 saya mengagunkan SK Direktur ke bank,” ungkapnya.
Heni tidak menampik adanya tuntutan pesangon dari eks karyawan. Ia menjelaskan, sejak lama PDAU tidak menyiapkan dana cadangan pesangon, sehingga kewajiban itu menumpuk.
“Sejak saya menjabat, baru mulai kita hitung dan cicil. Jadi tudingan kami menutup mata itu tidak tepat. Hak-hak itu tetap kami perhitungkan dan dibayar bertahap bersamaan dengan gaji karyawan aktif,” jelasnya.
Terkait banyaknya karyawan yang memilih mengundurkan diri, Heni mengungkapkan bahwa manajemen justru memberi pilihan jelas kepada setiap pegawai.
“Saya tegaskan tidak ada paksaan. Kita berikan opsi: bertahan meski gaji dicicil, cuti di luar tanggungan, atau memilih mengundurkan diri. Semua keputusan murni ada di tangan karyawan,” katanya.
Heni menolak anggapan bahwa dirinya pasif atau membiarkan perusahaan jalan di tempat. Ia mengklaim sudah melakukan berbagai terobosan untuk menjaga eksistensi PDAU, mulai dari mengembangkan bisnis IT, jasa pelatihan, hingga menggelar event pameran.
“Dalam kondisi sulit seperti ini, kami berusaha mencari jalan keluar. PDAU masih hidup, masih bergerak. Justru yang saya lakukan adalah menyelamatkan perusahaan agar tidak mati,” ucapnya dengan nada tegas.
Menyikapi tudingan dirinya kerap melimpahkan tugas direktur kepada karyawan, Heni yang merupakan mantan Ketua KPU Kuningan ini dengan lantang membantah.
“Kalau saya disebut melimpahkan tanggung jawab, itu tidak benar. Justru saya membangun kerja sama tim. Tapi yang jelas, semua keputusan strategis tetap saya yang ambil. Saya tegaskan, tudingan manajemen semrawut itu tidak berdasar,” pungkasnya.
Kini bola panas ada di tangan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). Publik menunggu langkah bupati, apakah akan memenuhi desakan evaluasi dari serikat pekerja atau tetap memberi ruang bagi Hj Heni untuk melanjutkan upayanya menakhodai PDAU di tengah badai krisis.
