SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Ketimpangan mencolok antara elite dan rakyat kembali jadi sorotan. Di saat masyarakat cemas menghadapi potensi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi daerah berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, anggota DPR justru menikmati pendapatan selangit hingga Rp104 juta lebih per bulan.
Data yang dipublikasikan BBC News Indonesia menunjukkan, gaji pokok DPR hanya Rp4,2 juta, tapi tunjangan melekat dan tunjangan lain menjulang tinggi. Ada uang sidang Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta, hingga tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Totalnya Rp104.051.903 per bulan.
Ekonom Achmad Nur Hidayat, menilai pendapatan DPR yang tembus ratusan juta per bulan jelas tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara rakyat diminta berhemat,
“Total pendapatan DPR yang bisa melampaui Rp100 juta/bulan setelah tunjangan rumah Rp50 juta, menyakiti hati rakyat. Ini tidak sejalan dengan realitas di lapangan, di mana PHK terjadi di berbagai sektor, kenaikan PBB membebani masyarakat, dan efisiensi anggaran justru menekan layanan publik,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).
Achmad bahkan membuat kalkulasi mengejutkan. Dengan 575 anggota DPR dan masa jabatan lima tahun, akumulasi beban keuangan negara untuk gaji dan tunjangan bisa mencapai Rp1,73 triliun. Angka fantastis ini sebagian besar tersedot dari tunjangan rumah Rp50 juta per bulan yang dianggap tak sensitif dengan kondisi rakyat.
“Besaran tunjangan harus dikaitkan dengan kinerja. Remunerasi DPR seharusnya mencerminkan capaian legislasi, kualitas pengawasan, serta kedisiplinan sidang. Kalau tidak berbasis kinerja, justru kontraproduktif terhadap kepercayaan publik,” tegasnya.
Sejumlah media daerah pun ikut menyoroti hitungan tersebut. Narasinya seragam, akumulasi Rp1,73 triliun untuk gaji dan tunjangan DPR adalah beban berat APBN yang tidak diimbangi transparansi kinerja. Publik meminta adanya indikator jelas, mulai dari publikasi absensi sidang, produktivitas legislasi, hingga audit manfaat terhadap konstituen.
Kini, bola panas ada di tangan DPR sendiri. Di satu sisi, rakyat terus didera pungutan pajak dan retribusi, bahkan harus menanggung potensi kenaikan PBB sesuai edaran Mendagri. Di sisi lain, para wakil rakyat di Senayan hidup dengan kenyamanan fasilitas supermewah dari uang rakyat.
