Agun Gunandjar: HAM Harus Berjiwa Pancasila, Bukan Kebebasan Tanpa Batas

Siwindu.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Dr (Tr) Drs H Agun Gunandjar Sudarsa BcIP MSi, menegaskan, Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia harus berjiwa Pancasila, bukan kebebasan tanpa batas seperti yang kerap dipraktekkan di negara-negara Barat.

Hal itu disampaikan Agun dalam kegiatan bertajuk “Mewujudkan Masyarakat Sadar Hak Asasi Manusia Melalui Implementasi P5HAM”, yang digelar di Al-Kenzie Conventions (Mayang Catering), Jalan RE Martadinata, Kelurahan Ciporang, Kabupaten Kuningan, Minggu (26/10/2025).

Kegiatan hasil kolaborasi Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) RI dengan Komisi XIII DPR RI tersebut dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga perwakilan pengurus Karang Taruna Kabupaten Kuningan. Dalam kesempatan itu, Agun menekankan, nilai-nilai kemanusiaan sejatinya telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan.

“Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Artinya, sejak saat itu Indonesia sudah menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar negara, jauh sebelum PBB merumuskannya secara universal,” ujar Agun di hadapan peserta.

Menurutnya, hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Ia menegaskan, kebebasan individu tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sosial.

“Kalau di luar negeri HAM sering dimaknai secara individualistik, di Indonesia HAM itu harus seimbang dengan kewajiban. Tidak bisa seseorang menuntut haknya, sementara ia mengabaikan hak orang lain,” tegas legislator asal Dapil Jawa Barat X (Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Banjar) itu.

Agun juga menjelaskan, program P5HAM (Penguatan Pelayanan, Penghormatan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia) merupakan bagian Asta Cita (8 Misi) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menempatkan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM sebagai salah satu fondasi utama pemerintahan.

“Presiden Prabowo ingin agar bangsa ini tidak hanya cerdas secara ekonomi, tapi juga berkarakter kuat. Maka HAM harus menjadi bagian dari pembentukan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila,” katanya.

Dalam pemaparannya, Agun turut menyinggung sejarah panjang lahirnya deklarasi HAM dunia pasca Perang Dunia II. Namun, ia menegaskan, Indonesia memilih jalannya sendiri dalam menegakkan nilai kemanusiaan.

“Indonesia tidak berpihak pada blok Barat maupun blok Timur. Kita memilih jalan kemanusiaan yang berkeadilan. Perspektif HAM kita berakar pada semangat menjaga persatuan, keadilan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Agun juga mengingatkan, pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan kini kerap muncul di ruang digital, seperti penyebaran kebencian atau penghinaan yang merendahkan martabat orang lain.

“HAM bukan hanya urusan hukum, tapi juga moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Kalau seorang guru kehilangan kehormatannya karena salah paham di media sosial, itu juga pelanggaran HAM dalam konteks kemanusiaan,” katanya.

Menutup paparannya, Agun berpesan agar generasi muda menjadi motor penggerak dalam membumikan nilai-nilai Pancasila dan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk penekanan itu disampaikan kepada perwakilan Karang Taruna Kabupaten Kuningan sebagai representasi anak-anak muda.

“Anak muda harus sadar bahwa hak asasi bukan sekadar tuntutan, tapi tanggung jawab. Kalau kita menghargai hak orang lain, itu artinya kita sedang mengamalkan Pancasila,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenham Jawa Barat, Hasbullah Fudhail, yang menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM di daerah, agar prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara.

Selain itu, terdapat juga 2 pemateri lainnya yang memaparkan singkat terkait pandangan HAM sesuai dengan kondisi masyarakat kekinian. Yakni Dani Nuryadin (Pengurus Karang Taruna Kabupaten Kuningan), dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Drs H Dudy Pamuji SE MSi. Tampak pula hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Golkar, Saw Tresna Septiani SH, dan anggota Fraksi Hj Saodah SKeb.