SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengungkap fakta baru terkait upaya penanaman kelapa sawit di Jawa Barat. Ia menyebut, 6 bulan lalu sempat ada rencana penanaman sawit di kawasan lereng Gunung Ciremai, wilayah yang masuk Kabupaten Kuningan dan dikenal sebagai kawasan konservasi serta daerah tangkapan air.
Fakta tersebut disampaikan KDM saat diwawancarai wartawan, menyusul temuan ribuan pohon kelapa sawit di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, yang belakangan menyita perhatian publik.
“Enam bulan lalu ada yang mau nanam sawit di lereng Ciremai. Tapi saya tidak cerita ke mana-mana. Saya hentikan langsung lewat bupati. Saya bilang hentikan, nggak boleh diteruskan, kemudian berhenti,” ujar Dedi, Selasa (30/12/2025).
Menurut Dedi, penanaman sawit di lereng gunung tertinggi di Jawa Barat itu sangat bertentangan dengan prinsip konservasi lingkungan. Lereng Ciremai merupakan kawasan hulu yang memiliki peran vital sebagai penyimpan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Kuningan hingga Cirebon di bagian hilir.
Pengakuan KDM tersebut sejalan dengan langkah tegas Pemerintah Kabupaten Kuningan yang sebelumnya telah menghentikan budidaya kelapa sawit beberapa waktu lalu. Bupati Kuningan memerintahkan Satpol PP untuk menghentikan aktivitas budidaya sawit yang ditemukan tumbuh di sejumlah wilayah.
Dalam berbagai pemberitaan media lokal Kuningan kala itu, penghentian dilakukan karena tanaman kelapa sawit dinilai tidak sesuai dengan peruntukan lahan, serta bertolak belakang dengan komitmen Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi yang mengandalkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air.
Penertiban tersebut menjadi penegasan bahwa budidaya sawit bukan komoditas yang direkomendasikan di wilayah pegunungan dan kawasan penyangga Gunung Ciremai.
Terbongkarnya Fakta Lama
Kasus temuan sawit di Kabupaten Cirebon sendiri diakui KDM sebagai peristiwa yang luput dari pengawasan. Ia mengaku terkejut karena tidak ada laporan dari pemerintah desa maupun daerah hingga akhirnya persoalan mencuat setelah masyarakat merasakan dampak lingkungan.
“Kalau yang di Cirebon ini nggak ada yang lapor. Padahal kalau kepala desanya lapor, selesai. Gubernur nggak mungkin tahu semua hal tiap waktu. Tapi karena hari ini orang merasakan ada bencana, baru ngeh,” ungkapnya.
Dedi menegaskan, sawit yang terlanjur ditanam di Cirebon akan diganti karena berada di luar peruntukan dan bukan tanaman yang sesuai dengan karakter wilayah Jawa Barat.
Sebagai langkah lanjutan, KDM mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan regulasi larangan budidaya kelapa sawit di Jawa Barat, baik melalui surat edaran maupun Peraturan Gubernur (Pergub).
“Saya sudah minta Kepala Dinas Perkebunan untuk membuat surat edaran atau Pergub larangan budidaya sawit di Jabar sejak sekarang,” tegasnya.
Ia menambahkan, praktik penanaman sawit sebelumnya juga pernah muncul di beberapa daerah seperti Sukabumi dan Subang, namun justru menimbulkan keluhan masyarakat, terutama krisis air di sekitar kawasan sawit.
Menurut Dedi, secara geografis Jawa Barat tidak cocok untuk tanaman sawit karena wilayahnya relatif sempit dan padat penduduk. Komoditas yang lebih sesuai dikembangkan justru teh, kopi, dan karet.
Terungkapnya fakta rencana sawit di lereng Ciremai menjadi peringatan bahwa ancaman alih fungsi lahan di kawasan konservasi masih terus mengintai. Meski telah ada penertiban dan larangan, upaya penanaman sawit kerap muncul secara senyap.
Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan berjenjang dari desa hingga provinsi, agar kawasan hulu tetap terjaga dan wilayah hilir tidak terus menanggung dampak bencana lingkungan.
