Dievaluasi KDM, Bupati Kuningan Beberkan APBD dan Tegaskan Tak Ada Pembukaan Lahan Ciremai

Dievaluasi KDM, Bupati Kuningan Beberkan APBD dan Tegaskan Tak Ada Pembukaan Lahan Ciremai
Bupati Kuningan Dian R Yanuar membeberkan kondisi APBD Kuningan dan jelaskan isu pembukaan lahan di Ciremai, saat pertemuan Bupati dan Walikota se-Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (9/1/2026) siang. Foto: screenshoot YouTube Lembur Pakuan Channel
4 minggu ago 122 Dilihat

SIWINDU.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 1, Bandung, Jumat (9/1/2026) siang.

Dalam forum tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) satu per satu meminta kepala daerah memaparkan kondisi APBD masing-masing, baik Tahun Anggaran (TA) 2025 maupun 2026.

Dalam sesi evaluasi yang ditayangkan melalui YouTube Lembur Pakuan Channel dan diposting pukul 23.00 WIB, perhatian KDM mengarah ke Kabupaten Kuningan. Selain menyoroti kondisi fiskal daerah, KDM secara langsung mempertanyakan isu lingkungan, khususnya dugaan keterkaitan banjir di Cirebon dengan wilayah hulu di Kuningan serta kabar pembukaan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

KDM menyampaikan kekhawatirannya terkait informasi banjir Cirebon yang disebut-sebut sebagai kiriman dari hulu di Kuningan. Ia juga menyinggung temuan aparat terkait angkutan kayu berukuran besar yang diduga hasil pembalakan liar di kawasan Ciremai, di mana pengemudinya sempat kabur saat hendak diperiksa.

“Ada pembukaan lahan gak di Ciremai?,” tanya KDM secara langsung kepada Bupati Kuningan.

Dievaluasi KDM, Bupati Kuningan Beberkan APBD dan Tegaskan Tak Ada Pembukaan Lahan Ciremai
Dievaluasi KDM, Bupati Kuningan Beberkan APBD dan Tegaskan Tak Ada Pembukaan Lahan Ciremai

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar memastikan, persoalan banjir telah dibahas bersama Bupati Cirebon dan disimpulkan tidak berasal dari hulu Kuningan. Ia juga menegaskan tidak ada pembukaan lahan di kawasan Ciremai, bahkan menyebut tutupan lahan hijau justru bertambah.

“Soal pohon senokeling, pelakunya sudah ditangkap,” tegas Dian di hadapan KDM.

Dalam forum tersebut, KDM juga menyinggung isu sensitif lainnya, yakni kerja sama air bersih antara Kuningan dan Cirebon. Dengan nada kritis, KDM bertanya apakah benar air dari Kuningan dijual ke Cirebon, sementara masyarakat Kuningan sendiri disebut-sebut kekurangan air.

Baca Juga:  DPRD Sahkan APBD Kuningan 2026, Nuzul: Stop Target Pendapatan Muluk, Hindari Pengulangan Gagal Bayar

Dian mengakui adanya kerja sama tersebut, namun menegaskan kebutuhan air di Kuningan sebenarnya mencukupi. Ia menyebut kerja sama itu menghasilkan kompensasi sebesar Rp2,4 miliar bagi daerah.

Dengan gaya khasnya, KDM pun melontarkan candaan. Ia meminta agar air Kuningan tidak dijual ke Cirebon dan menyebut akan menggantinya dengan bayaran Rp3 miliar, yang disambut tawa dalam forum tersebut.

Memasuki pembahasan fiskal saat pertanyaan awal, KDM dengan nada bercanda menyebut kondisi keuangan daerah Kuningan juga dengan candaan khasnya sambil tertawa lepas. “Geus beak Kuningan mah (sudah habis Kuningan mah, red),” ucap KDM saat meminta penjelasan APBD kepada Bupati Dian.

Dian menjelaskan, APBD Kabupaten Kuningan TA 2025 sebesar Rp2,7 triliun, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp3,1 miliar. Ia mengakui kondisi keuangan daerah berada dalam situasi krusial karena menghadapi kewajiban jangka pendek.

Saat KDM meminta penjelasan lebih lanjut, Dian menyampaikan, kewajiban tersebut dapat diselesaikan, dan ia bersyukur karena gagal bayar yang terjadi selama lima tahun terakhir berhasil dituntaskan tahun 2025 kemarin di masa kepemimpinannya.

Namun demikian, Dian mengungkapkan masih terdapat sisa defisit yang belum tertutupi dan berdampak pada APBD 2026, lantaran keterbatasan anggaran 2025. Kondisi itu membuat sejumlah pembangunan infrastruktur, salah satunya persampahan yang belum bisa dilaksanakan sesuai instruksi Gubernur.

“Mohon izin, untuk infrastruktur persampahan belum bisa dilaksanakan. Kami menunggu bantuan Pak Gubernur,” ujar Dian sambil berkelakar.

Untuk Tahun Anggaran 2026, Dian memaparkan APBD Kuningan sebesar Rp2,75 triliun, dengan komposisi belanja pegawai hampir 40 persen. Menanggapi hal tersebut, KDM menyebut kondisi belanja pegawai tersebut relatif sama dengan daerah lain di Jawa Barat.

KDM kemudian menanyakan besaran anggaran pembangunan jalan. Dian menjawab Rp83 miliar, yang langsung ditanggapi KDM sebagai angka yang terbilang kecil untuk kebutuhan infrastruktur daerah.

Baca Juga:  Tunda Bayar Pemda Dibayar Ngutang ke Bank, Pengamat: Atuh Inimah Gali Lubang Tutup Lubang

Evaluasi terbuka ini memperlihatkan secara gamblang tantangan fiskal Kabupaten Kuningan, sekaligus menjadi panggung klarifikasi langsung antara Bupati Kuningan dan Gubernur Jawa Barat terkait isu APBD, lingkungan Ciremai, banjir, hingga kerja sama air lintas daerah.

Forum tersebut pun menegaskan pendekatan KDM yang menuntut keterbukaan dan kejujuran kepala daerah dalam mengelola keuangan serta menjaga kelestarian lingkungan.

Usai rapat berlangsung, Bupati Dian pun menyempatkan diri berdialog khusus dengan Gubernur KDM. Ia menyampaikan Kabupaten Kuningan tengah konsen dengan lingkungan dan berupaya untuk menjaga kelestarian alam.

Dalam dialog itu pula, KDM berencana akan datang langsung ke Kabupaten Kuningan guna mengecek kondisi riil, apakah benar sesuai informasi yang beredar ataupun hanya informasi tidak utuh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *