SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menuntaskan kewajiban pembayaran proyek infrastruktur senilai Rp621 miliar yang tertunda di akhir tahun anggaran 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyusul sorotan publik atas isu tunda bayar yang dialami Pemprov Jabar.
Kang Dedi Mulyadi (KDM), sapaan akrabnya, menegaskan, saat ini kondisi kas Pemprov Jawa Barat dalam keadaan cukup untuk membayar seluruh tagihan kepada pihak kontraktor.
“Saya sampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kecukupan uang untuk melakukan pembayaran,” ujar Dedi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (10/1/2026).
Isu tunda bayar ini mencuat setelah realisasi pendapatan APBD Jawa Barat tahun 2025 hanya mencapai 94,37 persen dari target yang telah ditetapkan. Meski demikian, KDM menegaskan keterbatasan realisasi pendapatan tersebut tidak berarti pemerintah provinsi kehabisan kas.
Menurutnya, sumber dana pembayaran tunda bayar proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tersedia, serta ditopang oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat.
“Dari mana sumber anggarannya? Di antaranya dari dana alokasi umum yang tersedia, kemudian juga dari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terus mengalir. Setiap hari terjadi peningkatan kesadaran warga Jawa Barat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” terang KDM.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, total tunda bayar Rp621 miliar tersebut mencakup 621 proyek yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang tunda bayar ada 621 proyek. Di antaranya di Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan beberapa OPD lainnya. Ada pekerjaan jalan, PJU, dan lain sebagainya,” kata Herman dalam video yang dirilis Diskominfo Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
