SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Perang narasi antara pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Daerah terkait klaim berakhirnya persoalan tunda bayar, dinilai tidak banyak memengaruhi kehidupan mayoritas masyarakat. Bagi warga, polemik elite politik tersebut lebih terasa riuh di ruang wacana, sementara denyut kehidupan rakyat tetap berjalan seperti biasa.
Pandangan itu disampaikan Ade Ahmadi, warga Kuningan di Jakarta, Selasa (13/1/2026). Ia menilai silang pernyataan antara Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy dan Pemerintah Daerah melalui Kepala BPKAD Deden Sopandi pada akhirnya akan mencair dengan sendirinya dan tidak terlalu memengaruhi opini publik secara luas.
“Yang petani tetap nyangkul di sawah dan kebun, yang dagang tetap dagang, yang kuli tetap kuli. Paling yang benar-benar mengikuti itu masyarakat yang melek informasi. Selebihnya, hidup berjalan seperti biasa,” ujar Ade yang rajin mengamati informasi Kabupaten Kuningan dari berbagai media lokal itu.
Meski demikian, ia mengakui ada rasa kurang elok ketika eksekutif dan legislatif terlihat tidak sejalan di ruang publik, padahal sebelumnya duduk bersama dalam pembahasan anggaran daerah. Namun menurutnya, kondisi tersebut masih wajar dalam dinamika politik.
“Paling terasa itu rasa malu saja. Tapi kalau dilihat sebagai dinamika politik, itu hal yang wajar,” katanya.
Polemik ini bermula dari pernyataan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy yang menilai persoalan tunda bayar APBD tidak bisa dinyatakan selesai secara sederhana. Ia menekankan, pembayaran kewajiban jangka pendek tidak serta merta mencerminkan kesehatan fiskal daerah secara menyeluruh.
Menurut Nuzul, masih terdapat beban dan risiko keuangan yang perlu diantisipasi agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Kepala BPKAD Deden Sopandi menyampaikan, langkah-langkah penataan fiskal yang dilakukan eksekutif telah membuat kondisi keuangan daerah lebih terkendali. Optimalisasi kas daerah, pengendalian belanja, serta pemanfaatan skema pembiayaan dinilai telah memungkinkan kewajiban keuangan daerah dibayarkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, Pemda menyatakan, kondisi tunda bayar yang sebelumnya terjadi telah dapat diatasi, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.
Perbedaan sudut pandang antara legislatif dan eksekutif itu kemudian berkembang menjadi adu narasi di ruang publik, bahkan merembet ke dinamika internal DPRD, khususnya antara pimpinan dewan dan sejumlah anggota DPRD dari partai pengusung pasangan Dian–Tuti (Dirahmati).
Bagi Ade, masyarakat tidak terlalu berkepentingan pada siapa yang paling benar dalam perdebatan tersebut. Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah bagaimana APBD yang telah disepakati benar-benar diwujudkan dalam program dan kebijakan yang menyentuh kebutuhan rakyat.
“Kita sebagai masyarakat berharap pemerintah dan DPRD tidak berhenti di narasi. APBD itu harus direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat, jangan terlalu mementingkan kelompok,” tegasnya.
Ia berharap eksekutif dan legislatif Kabupaten Kuningan kembali menyelaraskan langkah dan fokus pada kerja-kerja nyata, sehingga energi politik daerah tidak habis pada perdebatan, melainkan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
