SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Rencana eksplorasi panas bumi atau geothermal di kawasan Gunung Ciremai kembali menjadi sorotan. Di tengah munculnya pro dan kontra di masyarakat, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan, Harnida Darius SH, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil langkah sebelum seluruh aspek rencana tersebut dikaji secara komprehensif.
Menurut Harnida, persoalan geothermal Ciremai saat ini bukan sekadar soal siapa yang setuju dan siapa yang menolak. Kedua kelompok tersebut, kata dia, sama-sama harus memiliki dasar kajian yang jelas.
“Yang menolak dan yang menyetujui juga belum tahu kajiannya macam bagaimana. Akhirnya hanya asumsi. Mungkin begini, mungkin begitu, tapi kita juga belum tahu,” kata Harnida saat diwawancarai di ruang Fraksi Golkar DPRD Kuningan, Jumat (11/9/2026) sore.
Karena itu, ia menilai kajian ilmiah harus menjadi pijakan sebelum sikap ditentukan.
“Yang jelas, masing-masing baik yang menolak ataupun yang menyetujui harus berdasarkan kajian. Kajian dululah,” tegasnya.
Harnida juga menyoroti persoalan kebutuhan air dalam pengembangan geothermal. Ia mengaku masih membutuhkan penjelasan lebih komprehensif mengenai mekanisme penggunaan dan pengembalian air dalam sistem pembangkit panas bumi.
Hal itu disampaikan setelah sebelumnya ia mendapatkan penjelasan dari ahli geologi mengenai sistem geothermal yang memungkinkan air digunakan dan kemudian diinjeksikan kembali ke dalam reservoir.
“Yang jelas bahwa itu memerlukan air banyak,” ujarnya.
Menurut Harnida, penjelasan mengenai air yang dikembalikan ke dalam sistem masih perlu diperjelas, terutama terkait lokasi dan mekanisme reinjeksi serta kemungkinan dampaknya terhadap kondisi air di lingkungan sekitar.
“Tadi kata ahli geologi bahwa di dalam teknis geothermal itu air dimasukkan, aslinya kan memerlukan air banyak. Tapi dikembalikan lagi katanya airnya itu. Lah, kan kita juga belum tahu. Kembalinya di mana?,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut penting dikaji, karena Gunung Ciremai memiliki keterkaitan erat dengan sumber air yang dimanfaatkan masyarakat.
“Kalau secara alamiah memang air kembali ke bumi. Tapi apakah dalam penyedotan air itu tidak ada yang terganggu, penggunaan air?. Kan begitu kira-kira. Itu yang kita pikirkan,” ungkapnya.
Lebih jauh, Harnida meminta pemerintah berhati-hati dalam menyikapi rencana geothermal Ciremai. Menurutnya, kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam tidak boleh membuat karakteristik daerah dan kekhawatiran masyarakat setempat terabaikan.
Ia mengingatkan bahwa Gunung Ciremai memiliki karakteristik ekologis yang penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan.
“Poinnya harus hati-hati,” katanya.
Harnida menilai kekhawatiran masyarakat Kuningan harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam setiap tahapan rencana eksplorasi maupun pemanfaatan panas bumi.
“Jangan sampai persoalan kewenangan yang ada di pusat, pusat ini melihat daripada kultur daerah. Ini harus didengarkan. Kekhawatiran masyarakat Kabupaten Kuningan harus didengar,” tegasnya.
Harnida juga mengingatkan bahwa wacana pemanfaatan panas bumi di Gunung Ciremai bukan persoalan baru. Menurutnya, pembahasan mengenai geothermal di kawasan tersebut telah bergulir sejak sekitar 2011.
Dalam perjalanannya, upaya eksplorasi yang sebelumnya melibatkan sejumlah perusahaan juga belum terlaksana hingga tahap pemanfaatan.
Karena itu, ia berharap pengalaman dari rencana-rencana sebelumnya menjadi bahan evaluasi, khususnya dalam membangun komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurut Harnida, munculnya wacana terbaru mengenai proses lelang juga semestinya diikuti dengan keterbukaan informasi dan sosialisasi yang memadai.
Ia menilai pemerintah daerah dan DPRD Kuningan perlu memperoleh informasi yang utuh mengenai rencana tersebut agar dapat memahami aspek teknis, lingkungan maupun manfaat yang akan diterima masyarakat.
Terkait sikap Fraksi Golkar, Harnida menegaskan bahwa dirinya belum berada pada posisi untuk menyatakan dukungan ataupun penolakan terhadap rencana geothermal Ciremai.
Baginya, keputusan harus diambil setelah tersedia data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk mengenai dampak terhadap lingkungan, sumber air serta manfaat ekonominya bagi masyarakat.
“Bukan setuju atau tidak setuju. Kajian dulu,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan kehati-hatian dan membuka ruang dialog sehingga rencana pemanfaatan potensi panas bumi tidak menimbulkan keresahan akibat minimnya informasi.
Sebab, menurut Harnida, menjaga kelestarian Gunung Ciremai bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Kuningan.
“Jadi, hati-hati. Jangan sampai karena yang mengatur dari pusat, kekhawatiran masyarakat di daerah tidak didengar,” pungkasnya.