SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Fenomena pejabat publik di Kabupaten Kuningan yang aktif bermedia sosial ternyata menyimpan ironi. Di balik unggahan-unggahan penuh gaya dan jargon kinerja, justru banyak warga mengeluhkan minimnya respon dari para pejabat terhadap komentar dan curhatan masyarakat.
Asep Z Fauzi, mantan Ketua KPU Kabupaten Kuningan sekaligus tokoh masyarakat Kecamatan Maleber, menyoroti tajam perilaku sebagian pejabat yang dinilainya hanya menjadikan media sosial sebagai panggung pencitraan semata.
“Banyak pejabat aktif di medsos, tapi sekadar untuk eksis. Ada yang pamer kerja, ada juga yang diam-diam cuma jadi penonton alias kepo. Tapi giliran warga komentar, apalagi ngeluh, malah dicuekin. Ini medsos, bukan baliho digital,” sindir Asep, dalam statemen tertulisnya yang dikirim ke Siwindu.com, Selasa (13/5/2025) siang.
Menurutnya, warga kini banyak menjadikan akun medsos pejabat sebagai sarana “curhat digital” karena sulitnya mengakses langsung para pemegang jabatan. Sayangnya, keluhan itu kerap diabaikan.
“Kalau tidak niat membangun interaksi, buat apa eksis di medsos? Tanggapilah komentar warga, jangan ngumpet. Namanya juga pejabat publik, bukan selebgram sensitif yang kalau dikritik langsung baper lalu blokir,” tegasnya.
Asep yang juga dikenal sebagai tim sukses pasangan Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi dan Wakil Bupati Hj Tuti Andriani SH MKn, mengaku prihatin. Ia menilai banyak akun medsos pejabat yang pengelolaannya tidak profesional. Interaksinya minim, isinya lebih banyak soal hobi atau aktivitas pribadi ketimbang kinerja sebagai pejabat.
“Kalau memang lebih suka upload soal gowes, mancing, atau liburan pribadi, ya silakan. Tapi jangan kaget kalau ada warga kasih komentar pedas level 10. Jangan langsung tersinggung, unfollow, apalagi main blokir. Pejabat itu ya siap dikritik, bukan cuma dipuji,” sindirnya lagi.
Menurut Asep, medsos di era sekarang bukan sekadar pelengkap, tapi bagian penting dari komunikasi pemerintahan. Ia mendorong agar kepala daerah segera membuat skema pemanfaatan media sosial bagi para pejabat dan ASN yang jelas dan terukur, termasuk soal evaluasinya.
“Gunakan medsos untuk menyebarluaskan informasi, menggali aspirasi, dan membangun komunikasi dua arah. Regulasi soal itu juga jelas, dari UU ASN sampai Kode Etik. Jangan sampai karena urusan medsos saja, wajah pemerintah jadi terlihat alergi pada suara rakyat,” tutupnya.
