SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Kuningan yang dinilai terpuruk, mendapat tanggapan serius dari mantan anggota DPRD Kuningan sekaligus pengusaha wisata, H Abidin SE.
Menurut Abidin, pernyataan Mendagri tidak bisa dibantah karena didasarkan pada data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ia menyoroti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuningan hanya berkisar 15% dari total dana transfer pusat, yang mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal daerah.
“Saya berpandangan, kinerja lembaga eksekutif dan legislatif selama ini jalan di tempat. Bentuk kinerjanya lebih banyak ke pencitraan dan hanya menggugurkan kewajiban,” ungkap Abidin melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke Siwindu.com, Kamis (22/5/2025).
Ia menambahkan, naik turunnya PAD sangat bergantung pada iklim investasi di daerah. Namun sayangnya, menurut dia, iklim investasi di Kuningan masih belum kondusif.
“Di Kuningan ini, orang mau berinvestasi saja takut. Bukan hanya investor dari luar daerah, bahkan investor lokal pun sering dipersulit,” tegasnya.
Sebagai contoh, Abidin menyinggung kasus bencana longsor di kawasan wisata Lembah Cilengkrang yang kini sedang dalam bahan perbincangan publik. Menurutnya, kawasan tersebut memang secara historis rawan longsor dan bencana itu tidak seharusnya dikaitkan langsung dengan keberadaan perusahaan wisata Arunika.
“Longsor itu musibah alam. Kebetulan saja saat ini ada Arunika berdiri di sana. Jangan menghakimi tanpa data. Arunika justru sudah menyerap 700 tenaga kerja, memberi kontribusi pada PAD, dan mengurangi angka pengangguran. Kalau ada kekeliruan dalam pembangunan, itu seharusnya sudah dikawal sejak awal oleh eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Abidin mengingatkan agar bencana tidak dijadikan alasan untuk menyudutkan investor, karena itu bisa menimbulkan efek ketakutan dan membuat investor enggan masuk ke Kuningan.
“Kalau caranya seperti ini terus, Kuningan akan jadi daerah yang ditakuti investor. Padahal, untuk meningkatkan PAD, justru kita butuh investasi,” tambahnya.
Sebagai solusi, ia memberikan beberapa masukan konkret. Diantaranya, eksekutif dan legislatif perlu mereview seluruh regulasi secara komprehensif. Pemerintah daerah juga harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada investor.
Selain itu, lanjut Abidin, Dinas dan SKPD terkait lainnya perlu membangun jaringan kerja (networking) dengan skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Disamping juga harus ada upaya serius untuk meminimalisir intervensi premanisme yang menghambat iklim usaha.
Di akhir pernyataannya, Abidin mengajak semua pihak untuk melakukan muhasabah bersama demi membangkitkan kembali Kabupaten Kuningan dari keterpurukan.
“Mari kita muhasabah bersama. Kuningan harus bangkit dan lebih baik ke depan,” tutupnya.
