SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Persatuan Ummat Islam (PUI), Dr Kana Kurniawan MHum, mengapresiasi langkah cepat dan tegas Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam merespons kasus kematian bayi di RSUD Linggajati Kuningan. Ia menilai, instruksi langsung dari Gubernur kepada Bupati Kuningan untuk mengambil tindakan terhadap jajaran RSUD merupakan bentuk kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.
Namun demikian, Kana menegaskan bahwa kasus tragis ini tidak boleh berhenti di permukaan saja. Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan pembenahan total terhadap sistem pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit umum daerah yang selama ini dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi respons cepat Gubernur KDM. Ini bentuk kepedulian nyata terhadap rakyat. Tapi ini bukan sekadar soal mencopot pejabat, melainkan soal membenahi sistem yang rusak dari hulunya. Kita butuh perubahan menyeluruh,” ujar Kana, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/7/2025).
Kana menyebut, pelayanan rumah sakit pemerintah tidak boleh kalah dari rumah sakit swasta. Apalagi ketika menyangkut kasus-kasus gawat darurat, rumah sakit milik negara justru harus lebih cepat, tanggap, dan sigap. Ia menyayangkan masih seringnya pihak rumah sakit berlindung di balik dalih SOP saat terjadi dugaan kelalaian.
“Berapa kali kita mendengar alasan, Kami sudah sesuai SOP? Padahal nyawa sudah hilang. Kalau SOP-nya bikin lambat bertindak, ya ubah. Jangan terus jadi tameng. SOP dibuat untuk melindungi manusia, bukan membatasi nurani,” tegasnya.
Ia menilai tragedi kematian bayi di RSUD Linggajati menjadi bukti nyata bahwa sistem pelayanan belum berpihak sepenuhnya pada keselamatan pasien. Kana mendesak agar reformasi dilakukan mulai dari sistem jaga tenaga medis, alur komunikasi antara dokter dan perawat, manajemen penanganan pasien BPJS, hingga pola koordinasi antarunit.
“Jangan tunggu viral dulu baru bergerak. Rakyat kecil juga manusia. Mereka datang ke rumah sakit untuk ditolong, bukan untuk jadi korban,” katanya.
Kana juga menyoroti perlakuan berbeda terhadap pasien BPJS yang kerap terjadi di rumah sakit pemerintah. Menurutnya, pelayanan BPJS harus setara, profesional, dan penuh empati.
“Pasien BPJS tetap membayar iuran. Mereka punya hak yang sama untuk dilayani secara maksimal. Diskriminasi layanan kesehatan adalah bentuk ketidakadilan yang sangat berbahaya,” ujar tokoh muda asal Kuningan itu.
Sekjen DPP PUI ini berharap, peristiwa memilukan ini dijadikan titik tolak perubahan, bukan sekadar menjadi bahan evaluasi sesaat.
“Ini saatnya Pemkab Kuningan mengambil langkah besar. Ubah sistem dari akar. Perbaiki kualitas sumber daya manusia. Bangun budaya pelayanan yang beretika. Nyawa rakyat terlalu mahal untuk ditukar dengan birokrasi lamban,” tegas Kana.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit pemerintah hanya bisa dipulihkan dengan tindakan nyata. Jika tidak, maka publik akan terus mencari alternatif di rumah sakit swasta, bukan karena ingin, tapi karena tidak percaya lagi pada layanan publik.
“Sudah saatnya rumah sakit milik rakyat menjadi tempat yang aman, adil, dan profesional bagi semua kalangan. Jangan biarkan ada lagi nyawa yang hilang karena sistem yang lalai,” tutupnya.
