SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.com – Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan arah kebijakan anggaran tahun 2026 dengan fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pengendalian inflasi daerah.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, dalam rapat paripurna DPRD saat menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Selasa (15/7/2025) siang.
Dalam pidatonya, Bupati menegaskan, pengentasan kemiskinan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, menjadi isu prioritas yang harus ditangani secara serius dalam tahun anggaran mendatang. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi masyarakat yang masih rentan, terutama di sektor ekonomi pasca pandemi dan tekanan global.
“Kita ingin anggaran benar-benar menyentuh yang paling dasar: menurunkan angka kemiskinan, menjaga harga pangan tetap terjangkau, serta memperkuat layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” ujar Dian.
Bupati menyampaikan, arah pembangunan daerah tahun 2026 akan difokuskan pada permasalahan konkret yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan diarahkan pada sejumlah poin penting, diantaranya untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar, seperti perbaikan fasilitas kesehatan dan akses pendidikan merata.
Kemudian, penanggulangan kemiskinan struktural dan kemiskinan ekstrem, terutama melalui program pemberdayaan ekonomi lokal dan perlindungan sosial. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, sebagai bentuk perlindungan daya beli masyarakat.
Selain itu, untuk penguatan UMKM dan sektor pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Kuningan, serta peningkatan konektivitas infrastruktur dasar, terutama wilayah desa dan kawasan tertinggal.
“Kita tidak bisa lagi bekerja berdasarkan rutinitas. Setiap program harus berdasarkan data dan kebutuhan riil di lapangan,” tegas Bupati.
Dalam pemaparan KUA-PPAS 2026, Pemerintah Daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,5%–5,5%, dengan tingkat inflasi daerah dikendalikan pada 3% ±1%. Sementara tingkat kemiskinan dan pengangguran ditargetkan menurun melalui intervensi program lintas sektor.
Untuk mencapai itu, kata Dian, Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi belanja. Bupati mengakui bahwa kemandirian fiskal masih menjadi tantangan, sehingga reformasi pajak dan retribusi daerah terus didorong.
“Reformasi pendapatan daerah menjadi kunci agar kita bisa lebih fleksibel mendanai program prioritas tanpa terlalu bergantung pada pusat,” kata Dian.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak DPRD untuk berkolaborasi dalam menyempurnakan dokumen KUA-PPAS, sekaligus mendorong partisipasi publik agar proses perencanaan lebih transparan dan aspiratif.
“Kita ingin APBD 2026 menjadi anggaran yang solutif, bukan sekadar administratif. Untuk itu, masukan dari DPRD dan masyarakat sangat kami harapkan,” pungkasnya.
Selanjutnya, DPRD Kabupaten Kuningan akan melakukan pembahasan intensif terhadap dokumen KUA-PPAS ini, guna melahirkan APBD yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
