SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Polemik pengelolaan APBD Kabupaten Kuningan, khususnya terkait tunda bayar dan pinjaman daerah, dinilai tidak boleh terus dibiarkan menjadi gaduh elit antara eksekutif dan legislatif.
Eks Ketum HMI Cabang Kuningan, Eka Kasmarandana, meminta Pemerintah Daerah menyampaikan kondisi fiskal secara terbuka dan jujur kepada publik, sebagaimana telah diinstruksikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM.
Hal tersebut disampaikan Eka dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026) sore. Ia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui kondisi riil keuangan daerah agar tidak muncul spekulasi, kecurigaan, dan kegaduhan berkepanjangan.
“Kalau sekarang gaduh soal APBD, tunda bayar, dan pinjaman daerah, jalan keluarnya sederhana, sampaikan secara terbuka ke publik. Jangan setengah-setengah. KDM sudah jelas menginstruksikan transparansi anggaran,” tegas Eka.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci utama meredam polemik yang kini berkembang liar di ruang publik. Ia menilai, perbedaan narasi antara Pemda dan DPRD justru memperkuat persepsi publik bahwa ada persoalan serius yang belum dijelaskan secara utuh.
“Kalau datanya dibuka apa adanya, berapa kemampuan fiskal, berapa yang tertunda, berapa pinjaman, dan bagaimana skema pembayarannya, termasuk rinciannya juga, masyarakat akan bisa menilai secara objektif. Yang bikin gaduh itu justru karena informasinya tidak utuh,” ujarnya.
Eka menekankan, polemik APBD bukan sekadar urusan teknis anggaran, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Karena itu, ia meminta kedua belah pihak menahan ego politik dan fokus pada kepentingan masyarakat.
“Ini bukan soal siapa benar siapa salah. Ini soal bagaimana pemerintah dan DPRD bertanggung jawab kepada rakyat. Jangan sampai APBD jadi arena saling lempar narasi,” katanya.
Ia juga menyinggung instruksi Gubernur Jawa Barat KDM, yang meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat membuka informasi anggaran kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial dan kanal publik lainnya.
“Kalau KDM sudah menginstruksikan transparansi, ya harus dijalankan. Jangan hanya jadi jargon. Kuningan juga harus berani membuka kondisi fiskalnya secara jujur,” pinta Eka.
Lebih jauh, Eka berharap polemik APBD ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah ke depan. Ia menilai, tanpa perbaikan sistemik, persoalan serupa berpotensi kembali terulang di tahun-tahun berikutnya.
“Ke depan, perencanaan harus lebih realistis, belanja disesuaikan dengan kemampuan pendapatan, dan prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus jadi penonton dari kegaduhan elit,” ketusnya.
Eka menegaskan, keterbukaan dan komunikasi yang jujur kepada publik merupakan jalan paling sehat untuk mengakhiri polemik APBD Kuningan, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.
