SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi saat ini tengah gencar mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam urusan pembelanjaan. Guna efisiensi anggaran, nyaris seluruh SKPD terkena efisiensi, tak terkecuali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BUMD yang tak lain dibentuk untuk memproduksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi salah satu penunjang keberlangsungan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun bagi BUMD yang tidak produktif untuk menyumbangkan PAD, maka Bupati dengan tegas akan membubarkannya.
Pemkab Kuningan yang kini dipimipin Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wabup Tuti Andriani, akan menutup potensi Defisit anggaran di tahun berjalan. Hal ini diungkapkan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar saat memimpin Rapat Evaluasi BUMD Kabupaten Kuningan, Rabu (12/3/2025).
Rapat ini dihadiri Wabup Tuti Andriani, Pj Sekda Beni Prihayatno, serta jajaran Direksi, Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD Kabupaten Kuningan. 4 BUMD terdiri dari Perumda Air Minum Tirta Sanita, Perumda Aneka Usaha, Bank Kuningan dan PT LKM tak luput dari target evaluasi. Hal itu dilakukan untuk memastikan aliran keuangan daerah dalam penyertaan modal kepada 4 BUMD tersebut benar-benar produktif, serta menghasilkan profit, alias berkontribusi bagi PAD.
Evaluasi kinerja dan pengawasan BUMD ini merupakan tindaklanjut dari kebijakan Kemendagri, yang diinstruksikan di penghujung 2024 lalu. Dalam Permendagri itu, Pemkab memiliki wewenang penuh untuk menentukan nasib BUMD yang tidak berkontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah, bahkan menjadi beban keuangan daerah.
“Bahkan Drs H Azwan, salah satu Pengawas Utama Itjen Kemendagri pernah menyampaikan pada rakor pengawasan BUMD, bahwa BUMD yang tidak mampu bangkit dari kondisi ‘sakit’ segera dibubarkan. Hal ini menunjukan betapa seriusnya perhatian pemerintah pusat terhadap eksistensi dan kesehatan BUMD,” tegas Bupati Dian.
Sejalan dengan Kemendagri, kesehatan 4 BUMD yang dimiliki Pemda Kuningan benar-benar dipantau, terutama dari aspek kinerja keuangan. Indikator evaluasi yang disorot adalah ekuitas modal, kompetensi SDM, profitabilitas dan pengelolaan anggaran.
Bupati memberikan empat arahan dalam rapat tersebut. Pertama, jika terdapat BUMD yang terus-menerus mengalami kerugian tanpa ada strategi perbaikan yang jelas, akan diambil keputusan tegas, termasuk opsi pembubaran jika diperlukan.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap BUMD yang tidak mampu memberikan manfaat bagi daerah. Pemda harus berpikir realistis, di tengah kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas, maka perbaikan manajerial guna meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing usaha harus dilakukan,” kata Bupati.
Kedua, meninjau kembali rencana bisnis dan strategi keuangan untuk memastikan keberlanjutan usaha tanpa terus bergantung pada penyertaan modal daerah, terutama bagi BUMD yang belum dapat menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan belum mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.
Ketiga, mengoptimalisasikan peran BUMD dalam mendukung program pembangunan daerah, sesuai visi-misi daerah yang telah dicanangkan.
Lalu keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dengan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran, termasuk belanja operasional, agar benar-benar proporsional dan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan
Melalui Warning ini, manajemen di tiap BUMD harus menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi, kondisi politik serta sosial budaya saat ini. Kondisi tata kelola Pemerintahan berkembang cepat, dinamis, menuntut efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang, sulit ditawar.
Diberitakan sebelumnya, efisiensi yang berjalan sejak Bupati Dian menjabat mulai membuahkan hasil. Dari Defisit Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp120 milyar, kini menyisakan 20 milyar lebih. Evaluasi masih berproses hingga defisit diharapkan akan mendekati 0 rupiah.
