Siwindu.com – Kabupaten Kuningan saat ini terindikasi mengalami darurat kesehatan. Salah satu faktornya akibat minimnya obat-obatan yang biasa tersedia di tiap Puskesmas.
Hal tersebut ditemukan jajaran Komisi IV DPRD Kuningan usai melaksanakan Kunjungan Dalam Daerah (KDD), terkhusus saat berkunjung ke sejumlah Puskesmas di wilayah Kuningan. Hal ini pun menjadi sorotan tersendiri bagi Komisi IV DPRD, sehingga mendorong Dinas Kesehatan untuk segera mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas kesehatan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kuningan Hj Neneng Hermawati SE MA, dalam keterangan persnya di gedung Dewan, Kamis (13/3/2025) mengungkapkan, pihaknya beberapa hari ini telah melaksanakan KDD dengan mendatangi sejumlah Puskesmas sebagai sample. Hasilnya sungguh mengejutkan, karena terdapat cukup banyak obat-obatan yang kini tidak tersedia di Puskesmas.
“3 hari kita melakukan KDD ke 6 Puskesmas, yaitu Puskesmas Kadugede dan Darma, Puskesmas Jalaksana dan Kramatmulya, terakhir Puskesmas Ciawigebang dan Cihaur. Nah, ada beberapa hal temuan kita di lapangan. Yang pertama adalah terkait dengan obat, rata-rata ada 40 sampai 45 jenis obat Puskesmas itu yang kosong,” ungkap Neneng.
Atas temuan tersebut, pihaknya pun telah melakukan konfirmasi kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) yang saat ini masih dipimpin dr Hj Susi Lusiyanti MM. Salah satu alasan tidak tersedianya obat-obatan tersebut ternyata DAK pembelian obat tahun 2024 sebesar Rp6 miliar belum dibayar oleh pemerintah daerah.
“DAK pembelian obat tahun 2024 sebesar 6 miliar ternyata belum dibayarkan oleh Pemda, sehingga mengakibatkan Puskesmas kekurangan obat,” ujarnya.
Akibat belum dibayarnya DAK pembelian obat tahun 2024 tersebut, kata Neneng, Puskesmas sampai saat ini belum bisa obat-obatan untuk masyarakat yang berobat ke Puskesmas. Sudah barang tentu kekurangan obat-obatan di Puskesmas ini akan berakibat pada kondisi kesehatan masyarakat.
“Solusinya bisa saja dari Kapitasi untuk pembelian obat di tahun ini, tapi kan itupun terbatas dananya, karena per triwulan atau per semester. Paling hanya 16 juta, 20 juta bisa membeli obat, dan itu juga hanya untuk obat-obat tertentu saja,” sebut Neneng.
Adapun obat-obatan yang selama ini dibutuhkan masyarakat dan saat ini di sejumlah Puskesmas kosong, lanjut Neneng, diantaranya obat untuk diare. Padahal saat ini sedang dalam musim hujan dan akan ada peralihan ke musim panas.
“Sekarang kan musim hujan, peralihan ke musim panas. Itu biasanya ada gejala diare, kemudian DBD. Belum juga harus ada antisipasi setelah lebaran, biasanya hipertensinya tinggi. Terus ada tuh diabet ya, karena lagi musim Lebaran banyak makan mungkin ya. Kemudian kolesterol. Nah itu juga udah langka obatnya nih di Puskes-Puskes. Banyak sekali sih,” tutur Neneng menyayangkan kondisi tersebut terjadi di Kuningan.
Dari sampel enam Puskesmas yang dikunjungi Komisi IV DPRD, kata Neneng, hampir seluruhnya untuk 40 jenis obat mengalami kekosongan. Ia merasa prihatin atas kelangkaan obat-obatan tersebut terjadi di tahun 2025 ini.
Padahal, masih kata politisi PKB asal Desa Silebu Kecamatan Pancalang ini, pelayanan Kesehatan melalui ketersediaan obat-obatan menjadi dasar bagi kesehatan dan pengobatan masyarakat yang sakit. Kondisi tersebut akan segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan kemudian segera dibahas di Badan Anggaran (Banggar).
“Kita juga akan mengundang TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam hal ini agar segera melunasi yang 6 miliar, agar supaya tahun 2025 ini mungkin di pertengahan atau di akhir bisa membeli obat. Insya Allah (Pemda) bisa untuk membeli obat ya. Itu sih langkah yang harus ditempuh,” harap Neneng.
“Kalau kita mengandalkan kapitasi, sedikit sekali ya. Kalau (obat-obatan) yang di rumah sakit kan bisa membeli sendiri, karena kan BLUD,” imbuhnya.