PMII Soroti Minimnya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kuningan

Siwindu.com – Sidak yang dilakukan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar beberapa hari lalu terhadap salah satu pelayanan kesehatan di Kuningan, mendapat sorotan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Organisasi mahasiswa berbasis Nahdliyyin ini menyoroti adanya indikasi ketidakseimbangan, antara tingginya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat Kabupaten Kuningan.

Manarul Hidayat selaku Sekretaris PC PMII Kuningan, menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia selama ini.

“Anggaran besar yang dialokasikan harusnya sebanding dengan mutu pelayanan yang diberikan. Namun, keluhan masyarakat terkait minimnya fasilitas, pelayanan kesehatan yang masih tumpang tindih, dan lambannya respons Dinas Kesehatan menunjukkan perlunya perbaikan serius,” ujar Manarul, Minggu (16/3/2025).

Dalam kritikan tajamnya terhadap Pemkab Kuningan yang kini dipimpin Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani ini, PMII Kuningan menggarisbawahi beberapa persoalan krusial yang harus segera diatasi, di antaranya:

1. Minimnya Ketersediaan Obat : dengan anggaran yang begitu besar tetapi masih saja ditemukan keluhan masyarakat yang harus membeli obat di apotek luar dengan alasan stok obat di puskesmas atau rumah sakit daerah habis/tidak tersedia.
2. Pelayanan yang tidak merata atau tumpang tindih : sering ditemukannya keluhan terkait pelayanan kesehatan untuk BPJS selalu di nomor duakan. Melihat proritas pelayanan itu bukanya dari seberapa daruratnya pasien akan tetapi masih membedakan si umum dan si BPJS, dan yang lebih parahnya sampai membedakan kualitas pelayanan.
3. Kualitas pelayanan yang anomali : selain dari pada membedakan si umum dengan si BPJS, seperti yang di disoroti saat sidak Bupati Kuningan yaitu pelayanan yang tidak tepat waktu, kurangnya tanggung jawab pekerja yang sudah PNS / P3K dan malah memberatkan tugas kepada THL.
4. Efisiensi Program : Beberapa inisiatif dengan anggaran besar, seperti pengadaan alat kesehatan, dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
5. Minimnya Edukasi Publik : Program promosi pelayanan kesehatan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
6. Lambannya Tindak Lanjut Aduan Masyarakat : Keluhan yang disampaikan sering kali tidak segera ditindaklanjuti padahal banyak sekali permasalah yang ada di kabupaten Kuningan salah satunya masih tingginya angka HIV, TBC, DBD, Stunting dan masih banyaknya ODGJ di Kabupaten Kuningan.

“Ini bukan hanya soal angka dalam laporan anggaran, tetapi tentang kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas utama. Kami berharap pemerintah daerah segera bertindak untuk memperbaiki situasi ini,” tandas Manarul.