SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Forum diskusi publik bertajuk “100 Hari Kerja Dirahmati (Dian Rachmat Yanuar–Tuti Andriani) Menuju Kuningan Melesat” digelar Farum Warung Rakyat (WR) di Gedung Kesenian Kuningan, Minggu (1/6/2025).
Diskusi yang dipandu Deden Rijalul Umam tersebut, menghadirkan sejumlah narasumber, terdiri dari Plt Sekda Kuningan Beni Prihayatno SSos MSi, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE, pengamat ekonomi Ahmad Nur Hidayat dari UPN, politisi PKS sekaligus eks Sekretaris Tim Dirahmati H Jajang Jana SHI, serta peneliti Jamparing Research (JR) Topic Offirstson MPd MSi. Acara diskusi juga diikuti puluhan aktivis terdiri dari mahasiswa, sejumlah Ketua organisasi kepemudaan, LSM, Ormas, serta undangan lainnya.
Pemaparan pertama disampaikan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE. Secara terbuka ia menyampaikan belum menerima laporan resmi progres 100 hari kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Nuzul menegaskan, program 100 hari tidak boleh mengaburkan substansi pengelolaan pemerintahan daerah berdasarkan konstitusi dan regulasi, termasuk penyusunan dan pelaksanaan APBD.
“Kita memiliki Perda APBD yang disepakati bersama, dan pelaksanaannya, rentang waktunya satu tahun. Program 100 hari ini jangan sampai melembagakan sesuatu yang malah menyalahi komitmen anggaran,” kata Nuzul.
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran seperti pengadaan gorden dan karpet yang dianggap tidak prioritas, di tengah belum terbayarkannya kegiatan tahun 2024, terkhusus bagi rekanan / pihak ketiga pelaksana kegiatan.
Isu lain yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah turunnya opini BPK terhadap LKPD Pemkab Kuningan tahun anggaran 2024 dari WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Nuzul mengungkapkan, opini tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan kas pada beberapa bendahara OPD yang tidak sesuai peruntukan.
“Ada 4 orang yang ke Bandung untuk menerima LHP BPK, saya ikut di dalamnya. Saya tahu percis, karena itu (catatan penyebab opini WDP) disampaikan oleh BPK,” ujar Ketua DPC PDIP Kuningan itu.
“Kami sudah memiliki firasat sebelum penerimaan opini. Kali ini dilakukan secara tertutup hanya untuk Kuningan di lantai 2 BPK. Ini tidak lazim,” ungkap Nuzul.
Ia menegaskan, DPRD akan mendalami dan menyampaikan hasil pembahasan ke publik setelah proses klarifikasi bersama TAPD dan Inspektorat rampung.
Menanggapi kritikan Ketua DPRD tersebut, Plt Sekda Kuningan Beni Prihayatno menjelaskan, pengadaan karpet dilakukan karena karpet lama di Pendopo sudah 15 tahun tidak diganti dan kondisinya kusam. Ia juga menyampaikan, skema tunda bayar telah dirancang untuk menyesuaikan beban fiskal daerah.
Beni juga memaparkan sejumlah capaian Pemda di bawah kepemimpinan Dirahmati dalam 100 hari pertama, diantaranya tentang keberhasilan menggaet CSR untuk pengadaan 3 unit dump truck dan unit eskalator untuk membantu penanganan sampah, disamping juga pembangunan jembatan untuk akses siswa yang sebelumnya melintasi sungai.
Pemateri kedua disampaikan Pengamat ekonomi sekaligus Akademisi dari UPN Jakarta, Ahmad Nur Hidayat. Ia menilai, program 100 hari kerja seyogianya berorientasi pada pelayanan publik dan akselerasi reformasi birokrasi.
ANH, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa janji kampanye harus dibarengi implementasi yang terukur, terutama dalam bidang ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrem di Kuningan.
Berikutnya materi disampaikan H Jajang Jana SHI. Selaku mantan Sekretaris Tim Dirahmati sekaligus politisi PKS, ia sangat berharap semua elemen dapat mendukung keberlangsungan program Dian-Tuti untuk menjadikan Kabupaten Kuningan Melesat.
“Kami sangat optimis bahwa Kabupaten Kuningan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Ibu Tuti Andriani, akan menjadi Kuningan yang Melesat. Ini semua bisa terwujud atas dasar prinsip Super Tim, bukan Superman,” ungkap Jajang yang juga anggota DPRD Kuningan itu.
Terakhir, pemaparan disampaikan Peneliti Jamparing Research, Topic Offirstson. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam evaluasi capaian Dirahmati, termasuk mempertimbangkan persepsi publik yang berkembang di media sosial.
“Kami telah merilis hasil survei Jamparing kepada masyarakat terkait penilaian kepada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dalam 100 hari pertama kerja. Hasilnya telah kami paparkan melalui berbagai media,” ungkapnya.
Diskusi pun berlangsung dinamis dan kritis, mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap pemerintahan baru di Kabupaten Kuningan. Sejumlah masukan dari berbagai pihak muncul ditujukan kepada para narasumber, dengan harapan masukan dan kritikan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Kuningan ke depan.
