SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, mengungkapkan bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Kuningan TA 2024 disebabkan oleh permasalahan di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Dasar ditetapkannya WDP itu memang banyak pertimbangan, tapi yang jadi penyebab utama ada tiga SKPD, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 45, Bagian Pembangunan di Sekretariat Daerah, dan BPBD,” ujar Nuzul, saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan usai rapat internal DPRD, Kamis siang (5/6/2025).
Nuzul kembali menjelaskan, persoalan utama terletak pada pengelolaan kas di bendahara masing-masing SKPD tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Kas di bendahara SKPD ini tidak dikelola dengan baik, dan itu bukan hanya terjadi di 3 dinas, hampir semua ada. Dewan juga tidak mengetahui detail aliran uangnya ke mana. Saat ini kita masih menghitung total nilainya,” ungkap dia.
Terkait temuan tersebut, Nuzul menegaskan bahwa sesuai aturan BPK, seluruh kerugian negara yang teridentifikasi harus dikembalikan dalam waktu maksimal 60 hari sejak laporan dikeluarkan.
“Kami mendorong Bupati dan SKPD terkait untuk segera menyelesaikan temuan itu,” tegasnya.
Di sisi lain, Nuzul juga berharap agar masalah ini menjadi perhatian semua pihak untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola anggaran di masa mendatang.
Terpisah, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menanggapi temuan BPK tersebut dengan sikap terbuka dan menyatakan bahwa WDP justru menjadi pemicu bagi pemerintahannya untuk segera berbenah.
“WDP ini saya jadikan sebagai titik awal evaluasi. Saya tidak alergi terhadap kritik. Bahkan saya sedang menyusun langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja SKPD,” kata Bupati Dian.
Ia menyebut bahwa pihaknya telah mulai melakukan konsolidasi internal, termasuk memetakan potensi masalah yang muncul dari laporan BPK tersebut.
“Saya sudah kumpulkan seluruh SPB (Surat Perintah Bayar) dan sedang kita telusuri. Langkah konkret juga sudah dimulai, salah satunya dengan rencana evaluasi per semester terhadap SKPD,” ujarnya.
Bupati Dian mengaku optimistis, karena selama masa awal pemerintahannya, sudah ada capaian yang menggembirakan, seperti pembangunan jalan yang melampaui target. “Dari target 100 kilometer (jalan Kabupaten), ternyata yang terealisasi mencapai 136 kilometer,” ungkapnya.
Namun demikian, Bupati menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk memperbaiki ratusan ruas jalan lain di Kabupaten Kuningan. Ia mengajak seluruh pihak bersabar dan mendukung proses pembenahan yang tengah dilakukan.
“Yang kita kerjakan baru 5% dari masa jabatan. Masih ada 95% pekerjaan ke depan. Saya mohon doa dan kerja sama dari semua pihak, termasuk DPRD,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh terhadap catatan BPK dan berkomitmen menyelesaikannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal itu diungkapkan Bupati menjawab pertanyaan wartawan soal adanya 3 SKPD yang diduga menjadi penyebab turunnya opini BPK RI dari WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Kabupaten Kuningan, menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
“Ya saya sudah memberikan langkah-langkah, tidak hanya 3 SKPD saja yang jadi temuan BPK, tapi semua ya. Dewan juga ada. Semua dinas ada. Tapi itu hal wajar, sebatas disa ditindaklanjuti, kenapa tidak,” kata mantan Sekda Kabupaten Kuningan itu.
“WDP ini kan penilaian kinerja tahun kemarin (2024), tapi saya tanggung jawab, saya akan ambil alih. Mohon doanya untuk memperbaiki ini. Langkah-langkahnya saya sudah memanggil SKPD untuk menindaklanjuti,” imbuhnya.
