SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Aliansi Mahasiswa Kuningan yang tergabung dalam Cipayung Plus menuding adanya praktik “saling amankan” antara DPRD dan Pemda Kuningan. Hal itu mencuat dalam audiensi dengan pemerintah daerah di Aula Setda, Rabu (10/9/2025) siang, yang diwarnai kritik keras soal tunjangan DPRD, program seremonial, hingga ketidakjelasan tata ruang wilayah.
Forum dipandu Insan Fauzan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia menegaskan, audiensi tersebut bukan sekadar agenda formal, melainkan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan daerah.
“Ini bukan langkah awal dan terakhir. Kami akan terus memastikan suara mahasiswa didengar. Bupati jangan alergi kritik, kami menuntut jawaban konkret,” ujarnya.
Ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan, Dika, membuka kritik dengan menyinggung tunjangan DPRD yang dinilai tidak wajar.
“Di Kuningan, tunjangan perumahan mencapai Rp25 juta per bulan. Memang diatur undang-undang, tapi harus tetap ada asas kepatutan. Jangan sampai publik melihat ini sebagai praktik saling mengamankan eksekutif dan legislatif,” tegasnya.
Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kuningan, Ali, juga mengkritisi logika pemberian tunjangan rumah bagi anggota dewan.
“Mereka sudah punya rumah pribadi. Kenapa masih perlu tunjangan rumah?. Bukankah lebih baik dialihkan untuk rakyat, apalagi kondisi kemiskinan semakin nyata,” katanya.
Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kuningan, Amar Fahri, menyoroti program Kuningan Caang yang disebut tidak jelas. “Lampu jalan banyak mati. Ini bukan sekadar gelap, tapi bahaya bagi masyarakat. Transparansi pemeliharaan dan anggaran harus diperjelas,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan, Eka Kasmarandana, mengkritik penyelenggaraan Tour de Linggarjati (TdL) yang dianggap lebih simbolis daripada substantif. “Jangan sampai TdL jadi panggung seremonial. Walaupun katanya tidak pakai APBD, transparansi tetap wajib. Pedagang jangan sampai jadi korban,” tegasnya.
Eka juga menyoroti belum jelasnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang dinilai menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. “Solusi pengangguran bukan dengan job fair, apalagi mengirim pemuda ke luar negeri. Kuningan harus bisa ciptakan lapangan kerja di daerah sendiri,” sindirnya.
Menjawab berbagai kritik, Pj Sekda Kuningan, Dr Wahyu Hidayah MSi, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi mahasiswa secara tertib. “Kami bangga Kuningan bisa menunjukkan aspirasi dengan damai. Ini bukti kedewasaan demokrasi,” katanya.
Terkait TdL, Wahyu menegaskan program itu bagian dari strategi branding pariwisata Kuningan. “Tour de Linggarjati adalah inisiatif Pak Bupati untuk mengenalkan potensi wisata Kuningan ke luar daerah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Pemda tengah merevisi RTRW dan menyiapkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di timur Kuningan. “Upaya ini agar warga tidak perlu bekerja ke luar daerah. Tapi pembangunan tetap harus menjaga keseimbangan dengan konservasi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” jelas Wahyu.
