SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Pemerintah Kabupaten Kuningan memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas makanan, mencegah keracunan, dan menghindari menu asal-asalan bagi peserta, terutama anak-anak sekolah.
Rapat koordinasi Satgas MBG digelar Selasa (23/9/2025) di Ruang Rapat Linggajati Pendopo Kabupaten Kuningan, dihadiri langsung Bupati Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, Wakil Bupati Tuti Andriani SH MKn, Pj Sekda Dr Wahyu Hidayah MSi, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan perwakilan lembaga vertikal.
Dalam arahannya, Bupati Dian menegaskan, MBG merupakan investasi besar untuk membangun generasi emas Indonesia 2045.
“Pelaksanaan di Kuningan harus tepat sasaran, lancar, dan tanpa kendala. Peserta MBG adalah anak-anak kita, tanggung jawab kita semua,” pesannya.
Ia juga menyoroti potensi masalah di lapangan, seperti resiko keracunan, menu yang asal-asalan, serta sanitasi dapur yang tidak sehat.
“Kami minta Camat dan Kepala Puskesmas aktif melakukan deteksi dini, menjaga komunikasi dengan SPPG dan dapur MBG, agar setiap kendala bisa segera diatasi,” tambah Bupati Dian.
Wakil Bupati Tuti Andriani, ikut menegaskan pentingnya pemerataan manfaat MBG. Setiap SPPG diwajibkan mempekerjakan minimal 50 orang dengan 3.000 siswa sebagai penerima manfaat. Ia juga mengusulkan tambahan susu cair seminggu sekali bagi sekolah yang belum mendapatkannya.
Sementara Pj Sekda Kuningan Wahyu Hidayah yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas MBG, menjelaskan, Satgas dibentuk sebagai tindak lanjut Surat Edaran Mendagri. Satgas bertugas memperkuat koordinasi, mempercepat implementasi MBG, dan memberikan solusi cepat jika muncul masalah di lapangan.
“Satgas MBG Kuningan hadir lebih komprehensif dan terstruktur dibanding daerah lain. Pembagian tugas jelas, teknis, koordinasi lintas sektor, pengawasan, hingga pelaporan. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial menjadi leading sector teknis, sementara Inspektorat mengawal monitoring dan evaluasi,” jelas Wahyu.
