Maulana Yusuf Semprot Kebijakan Pendidikan KDM, Janji Tak Ditepati, Ijazah Masih Ditahan!

Siwindu.com – Kebijakan pendidikan di era Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali jadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, H Maulana Yusuf Erwinsyah, melontarkan kritik keras terhadap persoalan ijazah siswa yang masih tertahan di sejumlah sekolah swasta.

Pernyataan pedas itu ia sampaikan usai menghadiri kegiatan Pendidikan Kader Pertama (PKP) PKB Kabupaten Kuningan, di Wisma Permata, Kabupaten Kuningan, Sabtu (8/11/2025) sore.

“Kalau soal ijazah, ya itu janji yang tidak ditepati, titik,” tegas Maulana Yusuf di hadapan sejumlah wartawan.

Menurutnya, akar persoalan ini bermula dari mekanisme pencairan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) tahun 2025 yang dinilai tidak transparan dan cenderung menekan pihak sekolah swasta.

“Banyak sekolah swasta yang mengaku ditodong. Mereka harus menandatangani kesepakatan menyerahkan ijazah siswa sebelum BPMU cair. Padahal tunggakan siswa itu nggak sebanding dengan dana yang diterima sekolah,” ungkapnya.

Ia menyebut, setelah menandatangani kesepakatan itu pun banyak sekolah hanya menerima sebagian dana dari yang dijanjikan.

Lebih parah, kata Maulana Yusuf, untuk tahun 2026 dana BPMU justru dihapuskan sama sekali.

“BPMU 2026 itu nol rupiah. Baru kemarin dikonfirmasi. Jadi benar-benar dihapuskan,” ucapnya dengan nada geram.

Politisi muda PKB itu menilai keputusan tersebut sangat merugikan sekolah swasta, terutama di daerah-daerah seperti Kuningan yang masih banyak menampung siswa dari keluarga tidak mampu.

“Semua sekolah seharusnya dibiayai negara. Kalau sekolah negeri full dibackup pemerintah, setidaknya swasta jangan dibiarkan berjuang sendiri,” kritiknya.

Maulana Yusuf menepis anggapan bahwa sekolah swasta identik dengan siswa dari kalangan mampu. Ia mencontohkan, banyak sekolah swasta di daerah yang justru membebaskan atau menurunkan biaya pendidikan karena kondisi ekonomi siswanya.

“Ada sekolah swasta di Kuningan, siswanya cuma mampu bayar Rp30 ribu per bulan. Bahkan ada yang gratis. Jadi jangan samakan dengan sekolah elit di kota besar,” katanya.

Lebih jauh, ia menuding alasan efisiensi anggaran yang dijadikan pembenaran oleh Pemprov Jabar hanyalah dalih yang menyesatkan.

“Kalau alasannya efisiensi, itu bohong. Saya sudah cek, yang dikurangi justru dana infrastruktur dan pos belanja lain, bukan pendidikan sumber daya manusia,” ujarnya.

Maulana Yusuf yang juga penulis opini di salah satu media dengan tajuk “Kalkulator dalam Pendidikan” itu menilai, arah kebijakan pendidikan KDM justru mundur. Menurutnya, penghapusan BPMU dan lemahnya perlindungan bagi sekolah swasta menunjukkan komitmen terhadap pemerataan pendidikan semakin kabur.

“Kalau janji tak ditepati dan pendidikan dikomersialisasi, lalu di mana tanggung jawab negara?,” tutupnya dengan nada tajam.