SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan mengakui rendahnya pemahaman masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan, menjadi salah satu penyebab utama munculnya keluhan kartu BPJS yang mendadak nonaktif.
Minimnya edukasi membuat banyak warga tidak menyadari status kepesertaan mereka, bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya terdaftar sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kepala Dinsos Kabupaten Kuningan Dr H Toto Toharudin MPd, menegaskan pihaknya sejalan dengan penjelasan Ketua Komisi IV DPRD Kuningan Hj Neneng Hermawati SE MA terkait penyebab penonaktifan BPJS PBI yang belakangan ramai dikeluhkan masyarakat.
“Pada prinsipnya kami sepakat dengan apa yang disampaikan Ketua Komisi IV. Yang sering menjadi masalah adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat soal kepesertaan BPJS,” ujar Toto, Rabu (21/1/2026).
Menurut Toto, tidak sedikit warga yang memegang kartu BPJS selama bertahun-tahun namun tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta. Bahkan, dalam beberapa kasus, warga tidak pernah melakukan pengecekan status atau pembaruan data kepesertaan.
“Ketika kami turun ke lapangan, ternyata banyak warga yang tidak tahu kalau dirinya peserta BPJS. Ada juga yang sudah punya BPJS empat sampai lima tahun, tapi tidak pernah sekalipun melakukan pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Toto, berpotensi membuat sistem BPJS menangkap peserta sebagai tidak aktif atau tidak membutuhkan layanan, karena dalam jangka waktu lama tidak pernah tercatat menggunakan fasilitas kesehatan.
“Ini menjadi catatan penting. Selain faktor data dan kebijakan, minimnya aktivitas layanan kesehatan juga bisa memengaruhi status kepesertaan,” katanya.
Toto mengakui, program edukasi yang dilakukan Dinsos belum menjangkau seluruh wilayah secara menyeluruh. Hingga saat ini, edukasi secara intens baru dilakukan di Kecamatan Cilimus, serta beberapa desa di wilayah lain, namun belum sepenuhnya merata.
“Memang belum full. Baru Cilimus yang sudah relatif lengkap, sementara desa-desa lain masih bertahap. Ini menjadi program strategis kami ke depan, bagaimana Dinsos bersama aparat pemerintahan desa bisa turun langsung mengedukasi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, edukasi langsung ke masyarakat sangat penting agar warga memahami mengapa seseorang bisa tiba-tiba terdaftar BPJS, dan mengapa pula bisa tiba-tiba dinonaktifkan. Tanpa pemahaman tersebut, kebijakan yang sebenarnya berbasis data justru menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Kalau masyarakat paham sejak awal, mereka akan tahu pentingnya update data, cek status kepesertaan, dan memastikan diri mereka tetap terdaftar sebagai peserta aktif,” tambahnya.
Ke depan, Dinsos Kuningan akan memperkuat sinergi dengan pemerintah desa, pendamping sosial, dan operator DTKS, agar proses edukasi dan pembaruan data kepesertaan BPJS bisa dilakukan secara berkelanjutan.
“Intinya apa yang disampaikan Ketua Komisi IV sudah sejalan dengan kami. Tinggal bagaimana edukasi masyarakat ini benar-benar sampai ke bawah, sehingga warga tidak lagi kebingungan dan hak mereka atas layanan kesehatan bisa tetap terjamin,” pungkas Toto.
