SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Paguyuban Kelompok Tani Hutan (KTH) Silihwangi Majakuning resmi mendapat dukungan kalangan akademisi. Dukungan tersebut ditandai dengan terjalinnya kerja sama strategis bersama Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Kamis (29/1/2026).
Kolaborasi tersebut menjadi langkah konkret penguatan peran perguruan tinggi agar bersentuhan langsung dengan masyarakat desa penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Sinergi ini diarahkan untuk memperkuat upaya pelestarian ekologi hutan Ciremai, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di bawah lereng gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut.
Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Rektor UGJ, Jalan Pemuda Nomor 32 Kota Cirebon. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung Rektor UGJ Prof Dr Ir Achmad Faqih SP MM IPU CIRR, bersama Plt Ketua Paguyuban KTH Silihwangi Majakuning, H Nandar.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran wakil rektor, dekan fakultas, serta perwakilan kepala desa penyangga kawasan TNGC dari Kabupaten Kuningan dan Majalengka.
Paguyuban KTH Silihwangi Majakuning saat ini menaungi sekitar 1.000 petani hutan aktif yang tergabung dalam 28 Kelompok KTH di 28 desa wilayah Kabupaten Kuningan dan Majalengka.
Selama ini, masyarakat kaki Gunung Ciremai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi hutan melalui penanaman pohon endemik, serta pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang telah dilakukan secara turun-temurun, bersinergi dengan Balai TNGC.
Plt Ketua Paguyuban KTH Silihwangi Majakuning, H Nandar, menyebut kerja sama dengan UGJ sebagai momentum strategis untuk memperkuat kelembagaan petani hutan sekaligus menjawab berbagai tantangan pengelolaan kawasan di lapangan.
“Kami mendampingi 28 KTH di 28 desa penyangga Gunung Ciremai. Ini potensi besar. Penguatan kelembagaan, pengolahan hasil hutan, pemulihan ekosistem, hingga teknis konservasi bisa dikolaborasikan dengan civitas akademika UGJ,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini paguyuban tengah menjalani proses pemutakhiran data bersama Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Proses tersebut meliputi pembaruan data kelompok, luasan kelola, serta konsolidasi kelembagaan sebagai bagian dari penguatan skema pengelolaan dan pemulihan ekologi berbasis masyarakat.
“Dukungan akademik sangat dibutuhkan agar proses ini berjalan lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan,” katanya.
Ruang lingkup kerja sama yang tertuang dalam MoU tersebut mencakup berbagai program akademik dan non-akademik yang menyentuh kebutuhan riil desa penyangga. Di antaranya pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, riset dan pengabdian kepada masyarakat, penguatan kelembagaan KTH, penyusunan skema usaha berbasis potensi lokal, pendampingan UMKM dan HHBK, akses permodalan dan perizinan, penerapan teknologi tepat guna dan pasca panen, hingga dukungan pemulihan ekosistem serta pengendalian kebakaran hutan.
Melalui Wakil Rektor IV UGJ, Dr Cita Dwi Rosita MPd, pihak kampus menegaskan, kerja sama tersebut sejalan dengan komitmen UGJ dalam memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“UGJ sangat mengapresiasi penandatanganan MoU ini. Kami ingin mensinergikan potensi paguyuban dengan potensi kampus sehingga dapat memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat desa penyangga,” ujarnya.
Menurutnya, implementasi kerja sama tidak akan berhenti pada dokumen semata, melainkan langsung diwujudkan melalui program pengabdian dosen dan mahasiswa. Desa-desa binaan paguyuban akan menjadi ruang belajar mahasiswa, khususnya melalui KKN tematik dan riset terapan lintas fakultas.
“Desa penyangga Gunung Ciremai memiliki nilai ekologis tinggi sebagai wilayah penghasil air. Ini sangat relevan dengan fokus riset dosen dan mahasiswa, termasuk dari Fakultas Teknik,” jelasnya.
Kolaborasi ini juga mendapat sambutan positif dari pemerintah desa penyangga. Kepala Desa Cisantana, Ano Suratno, menilai kemitraan antara kampus dan paguyuban sebagai fondasi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Lingkungan harus dilindungi bersama. Desa penyangga TNGC membutuhkan desain pembangunan yang berbasis konservasi dan didukung kajian akademik,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Puncak yang menegaskan kesiapan desanya untuk mendukung kerja sama, khususnya dalam pengelolaan HHBK dan perlindungan kawasan hutan.
“Kami siap berkolaborasi dan menjaga kelestarian Ciremai. Ini peluang besar bagi desa penyangga,” katanya.
