Dana Desa Menyusut, Toto Suharto Sebut Banyak Desa Mulai Kebingungan Susun Prioritas

Siwindu.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Suharto, menyoroti kondisi desa yang mulai menghadapi keterbatasan anggaran dalam menjalankan program pembangunan.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Gedung Serbaguna Desa Sindangkempeng, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Senin (18/5/2026).

Menurut Toto, sejumlah pemerintah desa saat ini mulai kebingungan menyusun skala prioritas pembangunan, karena adanya perubahan dan penyesuaian alokasi anggaran di tingkat desa.

“Dari hasil Musrenbang Desa, kebutuhan itu banyak sekali. Infrastruktur, jalan, irigasi, fasilitas umum sampai kegiatan masyarakat. Tapi sekarang desa juga menghadapi keterbatasan anggaran sehingga perlu dicari jalan keluarnya,” ujar Toto saat diwawancarai usai acara.

Ia menyebut berbagai kebutuhan pembangunan yang muncul dari masyarakat masih cukup besar, sementara kemampuan anggaran desa tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh usulan.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat sebagian desa harus menunda sejumlah program yang sebelumnya direncanakan.

“Makanya saya hadir di sini untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Siapa tahu ada yang belum tercover APBD kabupaten dan memungkinkan diperjuangkan melalui APBD Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Menurut Toto sebagaimana dialognya dengan masyarakat setempat, berbagai aspirasi ditampungnya soal pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, hingga penyelesaian pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sindangkempeng yang hingga kini belum rampung.

Toto menilai keberadaan gedung serbaguna memiliki peran penting karena tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat, tetapi juga mendukung kegiatan kepemudaan di desa.

“Tadi juga disampaikan soal gedung serbaguna yang belum selesai sementara anggaran belum tersedia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian sehingga ada solusi untuk penyelesaiannya,” ucapnya.

Mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Kuningan asal Desa Japara itu juga mengingatkan agar setiap usulan pembangunan desa tetap mengikuti mekanisme yang berlaku, mulai dari Musrenbang, masuk dalam sistem perencanaan daerah hingga disertai proposal pendukung.

Menurutnya, tanpa dokumen dan usulan yang masuk ke sistem, proses pengawalan anggaran akan sulit dilakukan.

“Proposal itu penting. Kalau tidak masuk sistem, kami juga tidak bisa mengawal. Jadi semua harus sesuai mekanisme,” tegasnya.

Toto sendiri mengaku baru bergabung sebagai anggota DPRD Jawa Barat melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) pada April 2025, sehingga dirinya kini mulai aktif menyerap aspirasi untuk kebutuhan pembangunan yang akan datang.

Ia berharap arah pembangunan ke depan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat desa.

“Pembangunan itu harus berangkat dari bawah. Karena yang tahu kebutuhan sebenarnya adalah masyarakat desa itu sendiri,” pungkasnya.