SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Kerusakan jalan Kabupaten sepanjang sekitar 6 kilometer yang menghubungkan akses Ciwaru-Cilebak, hingga kini belum mendapat kejelasan penanganan.
Di tengah sorotan publik dan keluhan warga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, I Putu Bagiasna, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait kondisi jalan tersebut.
Ironisnya, penjelasan terkait penyebab belum optimalnya perbaikan justru disampaikan anggota DPRD Kabupaten Kuningan asal Cilebak, H Jajang Jana SHI, Kamis (15/1/2026), bukan dari dinas teknis yang memiliki kewenangan langsung.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ruas jalan Ciwaru – Cilebak merupakan jalan berstatus kabupaten yang melintasi 10 desa di dua kecamatan, Ciwaru dan Cilebak. Jalan ini menjadi akses utama masyarakat menuju Pasar Ciwaru, sekaligus jalur vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial warga.
Pantauan di lapangan menunjukkan kerusakan parah di banyak titik, mulai dari aspal terkelupas, lubang menganga, genangan air saat hujan, hingga tambalan darurat menggunakan papan kayu dan batu. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.
Keluhan warga disampaikan AS, warga setempat, dan diperkuat Kosidin, pengguna jalan yang hampir setiap hari melintasi ruas tersebut. Keduanya menilai kerusakan jalan sudah berlangsung lama tanpa penanganan maksimal.
Menanggapi kondisi itu, Jajang menjelaskan, tahun 2025 lalu sebagian ruas jalan Ciwaru – Cilebak sebenarnya telah diperbaiki. Awalnya, perbaikan direncanakan menggunakan anggaran pusat, namun rencana tersebut gagal terealisasi.
“Awalnya akan dibiayai anggaran pusat, tapi kena refocusing, akhirnya anggaran itu menghilang,” ujar politisi Fraksi PKS yang juga warga Cilebak tersebut.
Menurutnya, di akhir tahun anggaran, Pemda Kuningan kemudian mengalokasikan dana dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk perbaikan lanjutan. Namun anggaran tersebut diakui belum maksimal, sehingga belum mampu menuntaskan seluruh kerusakan jalan.
“Di akhir tahun dianggarkan dari opsen PKB, cuma memang belum maksimal. Masih ada sisa yang belum tergarap. Kita dorong tahun ini ada anggaran masuk supaya bisa selesai. Kita tetap komitmen memperjuangkan, mohon doanya,” kata Jajang.
Namun kondisi di lapangan memunculkan kontras tajam dengan pernyataan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, yang beberapa hari lalu menyebut kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) bahwa anggaran infrastruktur jalan dalam APBD Kuningan mencapai Rp83 miliar.
Fakta tersebut memicu pertanyaan warga, mengingat masih banyak ruas jalan kabupaten yang rusak, termasuk jalur strategis Ciwaru – Cilebak. Warga menilai, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin tepat sasaran dan efektif, jika realitas di lapangan masih menunjukkan kondisi sebaliknya.
“Kalau anggaran jalan Rp83 miliar, tapi jalan kabupaten seperti ini masih rusak, berarti ada masalah di perencanaan atau pelaksanaannya,” tegas AS.
Bungkamnya Kepala Dinas PUTR di tengah sorotan publik dinilai semakin memperkuat kesan lemahnya transparansi dan akuntabilitas OPD teknis, sementara penjelasan justru datang dari lembaga legislatif.
