SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi membuka seleksi terbuka Calon Direktur (Cadir) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha (dulu PDAU) Kabupaten Kuningan untuk masa jabatan 2026–2031. Langkah ini dilakukan menyusul pengunduran diri Hj Heni Susilawati SSos MM dari jabatan Direktur PDAU periode 2022–2027.
Proses seleksi dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk secara resmi oleh Pemkab Kuningan. Ketua Pansel yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana SSos MSi, menegaskan, pengisian jabatan Direktur PDAU dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Seleksi ini mengacu pada Peraturan Bupati Kuningan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi, Pemilihan, dan Pengangkatan Anggota Direksi serta Anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan,” ujar Uu, Senin (19/1/2026).
Dalam regulasi tersebut diatur, apabila jumlah bakal calon Direksi yang mendaftar kurang dari tiga orang, Panitia Seleksi wajib melakukan perpanjangan masa pendaftaran satu kali dengan jangka waktu maksimal tiga hari. Namun, apabila setelah perpanjangan jumlah pendaftar tetap kurang dari tiga orang, proses seleksi tetap dilanjutkan dengan peserta yang telah mendaftar.
Saat ini, tahapan seleksi masih berada pada fase penjaringan awal melalui pengumuman di media. Setelah masa pendaftaran ditutup, Panitia Seleksi akan melakukan seleksi administrasi untuk menilai kelengkapan serta kesesuaian persyaratan para pelamar.
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap Uji Kompetensi dan Kepatutan (UKK) yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi. Tahapan ini bertujuan untuk mengukur kapasitas manajerial, integritas, serta visi dan strategi calon Direktur dalam mengelola dan mengembangkan PDAU.
Pemkab Kuningan berharap, melalui seleksi terbuka ini, dapat terpilih sosok Direktur PDAU yang profesional, berpengalaman, dan mampu membawa Perumda Aneka Usaha lebih progresif serta berkontribusi optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
