SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Jelang rilis hasil survei satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar – Tuti Andriani, suasana diskusi antara Jamparing Research dan para jurnalis berlangsung hangat, bahkan menyinggung isu sensitif, transparansi anggaran publikasi pemerintah daerah.
Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) itu digelar di RM Cibentang, Jalan Raya Cilowa-Kramatmulya, Rabu (11/2/2026) siang. Sejumlah jurnalis dari berbagai media hadir. Ketua PWI Kuningan, Nunung Khazanah, turut hadir dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Jamparing menggelar forum silaturahmi tersebut.
Sekretaris Yayasan Jamparing Research, Engkos Kosim Abdullah, dalam pembukaan menyebut pertemuan itu sebagai ajang silaturahmi bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional.
“Pertemuan ini hanya silaturahmi saja. Kebetulan momentumnya Hari Pers Nasional. Kita ingin ngobrol santai dengan teman-teman jurnalis,” ujar Engkos.
Dalam kesempatan itu, Peneliti Jamparing Research, Topic Offirstson, mengungkapkan, pihaknya telah menuntaskan survei kepuasan masyarakat atas satu tahun kepemimpinan Dian-Tuti.
“Alhamdulillah sekitar 200 orang turun langsung ke lapangan mendatangi responden. Walaupun bermodal sendiri, survei ini tetap kami lakukan dengan metode yang sama,” kata Topic.
Ia memastikan hasil survei akan dirilis secara resmi pada Minggu mendatang.
Namun diskusi berkembang lebih jauh. Sejumlah jurnalis secara terbuka menyoroti pola komunikasi dan kebijakan publikasi pemerintah daerah yang dinilai semakin menjauh dari media arus utama.
Beberapa peserta FGD mempertanyakan keberadaan anggaran publikasi di sejumlah SKPD, termasuk di lingkup Setda dan Diskominfo. Menurut mereka, nomenklatur anggaran tersebut tercatat jelas dalam dokumen resmi, namun realisasinya untuk kerja sama media dinilai minim.
“Yang kami tahu ada anggaran publikasi, nomenklaturnya jelas. Tapi kenapa sekarang hampir tidak ada lagi kerja sama dengan media? Kalau soal efisiensi, semua paham. Tapi transparansi dan kejelasan penggunaannya ini yang jadi pertanyaan,” ungkap salah seorang jurnalis dalam forum.
Selain itu, muncul pula kegelisahan atas kecenderungan sejumlah pihak yang dinilai lebih mengandalkan media sosial ketimbang menggandeng media profesional dalam menyampaikan informasi kegiatan pemerintahan.
Para jurnalis menilai, di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan media tetap penting sebagai ruang verifikasi, klarifikasi, dan kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah.
Diskusi berlangsung hampir dua jam, membahas berbagai isu aktual di Kabupaten Kuningan yang tengah menjadi sorotan publik.
FGD tersebut bukan hanya menjadi ajang silaturahmi menjelang rilis survei, tetapi juga menjadi refleksi tentang pentingnya keterbukaan informasi dan kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media dalam menjaga kepercayaan publik.
