SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE, kembali mengingatkan keras kepada seluruh anggota legislatif agar tidak mencari keuntungan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan, bukan terlibat dalam proyek yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD.
“Sudah berulang kali saya sampaikan, anggota dewan, TNI, maupun Polri tidak boleh ikut serta dalam kegiatan atau proyek yang dibiayai APBN atau APBD. Bagi yang sudah terlibat, mohon untuk mundur dari itu,” tegas Nuzul saat diwawancarai wartawan di Gedung DPRD Kuningan, Senin (29/9/2025).
Meski demikian, Nuzul mengaku hingga kini pihaknya belum bisa menyebut siapa saja anggota dewan yang diduga terlibat. Pasalnya, pengelola MBG berada di bawah yayasan, sehingga sulit diverifikasi apakah ada keterlibatan langsung atau tidak.
“Katanya ada, tapi kita tidak tahu siapa orangnya. Secara hukum pun sulit membuktikan apakah dia terlibat langsung atau tidak. Karena itu, saya minta bantuan masyarakat, kalau memang ada bukti keterlibatan anggota dewan, silakan laporkan. Nanti akan kita verifikasi,” ujarnya.
Nuzul menegaskan, sejak awal program MBG tidak memiliki kaitan langsung dengan pemerintah daerah maupun DPRD. Namun, lembaga legislatif, pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyaluran dan kualitas program tersebut.
“Komisi 4 sudah turun langsung ke sejumlah dapur dan sekolah penerima manfaat. Itu bentuk pengawasan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai ada anggapan DPRD ikut bermain dalam pengelolaan MBG,” jelasnya.
Terkait isu keracunan yang pernah terjadi di beberapa daerah, Nuzul mengingatkan agar pengelola MBG di Kabupaten Kuningan lebih berhati-hati. Ia menyebut, baru ada satu laporan terkait keracunan di wilayah Cilimus sekitar sebulan lalu.
“Program ini bagus, tapi kalau dikelola asal-asalan bisa berbahaya. Standar operasional dan menunya sudah ada, bahkan biaya sewa dapur maupun perlengkapan juga sudah dihitung. Jadi jangan mencari keuntungan yang berlebihan dari program ini,” tegasnya.
Nuzul menambahkan, dalam waktu dekat DPRD juga akan berkoordinasi dengan Satgas MBG yang telah dibentuk Pemda Kuningan, dalam hal ini diketuai Pj Sekda Wahyu Hidayah, untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di lapangan.
