SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – nggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs H Toto Suharto SFarm Apt, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Randobawa Girang (Bagirang), Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Randobawa Girang Dudung Rifa’i, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di desanya.
Kepala Desa Randobawa Girang, Dudung Rifa’i, mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD Jawa Barat di desanya. Ia berharap kegiatan tersebut membawa manfaat dan mendapat ridha dari Allah SWT.
“Atas nama Pemerintah Desa Randobawa Girang, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Toto Suharto yang telah hadir di desa kami. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dudung menyampaikan, Desa Randobawa Girang telah mengalami banyak kemajuan, termasuk menjadi desa mandiri. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi desa.
Ia juga menuturkan upaya pemerintah desa dalam mengembangkan kawasan desa melalui penghijauan dan budidaya kopi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Toto Suharto menjelaskan, salah satu tugas anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan, termasuk menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Tujuan kami hadir di sini adalah berdiskusi dengan masyarakat, mendengar persoalan yang ada, kemudian mengawal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Randobawa Girang,” katanya.
Toto mengakui kondisi keuangan pemerintah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu, ia mendorong agar seluruh kebutuhan pembangunan desa diusulkan melalui mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, setiap aspirasi yang masuk melalui SIPD akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Yang penting usulan itu diinput dalam SIPD. Kebutuhan desa harus tercatat dalam sistem agar bisa masuk dalam tahapan pembahasan dan perencanaan pembangunan tahun berikutnya,” jelas politisi PAN tersebut.
Dalam dialog tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan embung atau setu yang sebelumnya telah disurvei oleh PSDA Jawa Barat, namun hingga kini belum terealisasi.
Menanggapi hal itu, Toto menyatakan kesiapannya untuk mengawal usulan tersebut.
“Untuk aspirasi setu atau embung, silakan terus disampaikan juga ke BBWS. Nanti saya ikut mengawal agar usulan tersebut dapat ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kondisi keuangan desa saat ini, di mana Dana Desa (DD) mengalami penyesuaian karena sebagian dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meski demikian, menurutnya, program tersebut harus dijalankan secara optimal karena berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kalau koperasinya maju, omsetnya besar dan manfaatnya akan kembali ke masyarakat. Harga barang di koperasi juga bisa lebih murah, sehingga keberadaannya harus benar-benar dimaksimalkan,” pungkas Toto.
