Isu Banjir Kiriman dari Kuningan, KDM Turun Langsung ke Cirebon

SIWINDU.COM – Isu banjir Cirebon sebagai banjir kiriman dari wilayah Kuningan kembali mencuat dan memantik perdebatan publik.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) turun langsung ke Kota Cirebon untuk mengecek kondisi lapangan, dan menelusuri penyebab banjir yang kembali melanda sejumlah kawasan.

Kunjungan dilakukan secara mendadak, Sabtu (27/12/2025), tanpa agenda resmi. KDM menyusuri sejumlah titik sungai dan permukiman terdampak banjir, di antaranya Sungai Cikalong, Kali Pacit, Kali Suba Drajat, serta wilayah Kecamatan Harjamukti.

Seperti dalam tayangan YouTube pribadi Kang Dedi Mulyadi, KDM menyoroti kuatnya narasi yang berkembang di masyarakat bahwa banjir di Cirebon merupakan air kiriman dari daerah hulu, termasuk Kabupaten Kuningan. Menurutnya, isu tersebut tidak bisa diterima begitu saja tanpa verifikasi langsung di lapangan.

“Setiap banjir selalu disebut kiriman dari Kuningan. Padahal faktanya harus dicek satu per satu. Jangan sampai ini jadi alasan untuk saling menyalahkan antarwilayah,” tegas KDM.

Secara geografis, Cirebon memang berada di wilayah hilir dari sejumlah daerah aliran sungai (DAS) yang berhulu di kawasan Kuningan. Kondisi ini membuat setiap peningkatan debit air dari hulu kerap berdampak ke wilayah Cirebon, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.

Namun dari hasil peninjauan sementara, KDM menyebut banjir di Cirebon tidak semata-mata disebabkan kiriman air dari hulu, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai persoalan di wilayah hilir.

“Pendangkalan sungai, penyempitan alur, bangunan di sempadan sungai, serta sistem drainase perkotaan yang tidak optimal, itu juga penyebab utama,” ujarnya.

KDM menegaskan, jika hanya menyalahkan wilayah hulu seperti Kuningan tanpa membenahi persoalan di Cirebon sendiri, maka banjir akan terus berulang.

Isu banjir kiriman dinilai berpotensi memicu persepsi negatif antarwilayah. KDM mengingatkan agar persoalan banjir tidak dijadikan ajang saling menyudutkan antara Kuningan dan Cirebon.

“Kuningan menjaga hutannya, Cirebon harus menjaga sungainya. Ini satu kesatuan ekosistem. Kalau salah satu rusak, dampaknya ke semua,” kata KDM.

Ia menekankan perlunya penanganan lintas daerah yang terintegrasi, mulai dari pengelolaan hulu di Kuningan hingga normalisasi dan penataan sungai di wilayah Cirebon.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata KDM, akan memfasilitasi koordinasi antara Pemkab Kuningan, Pemkot dan Pemkab Cirebon, serta instansi teknis seperti BBWS dan BPBD. Penanganan jangka pendek akan difokuskan pada normalisasi sungai, sementara solusi jangka panjang menyasar perbaikan tata ruang dan pengelolaan DAS secara menyeluruh.

“Banjir ini bukan milik Cirebon saja, bukan juga salah Kuningan semata. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya.