SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Sinyal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PDAM Tirta Kamuning Kuningan kian menguat. Hal itu tercermin dari langkah empat pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan yang turun langsung menyambangi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung di Cirebon, Kamis (5/2/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah memanasnya polemik perizinan pipanisasi PDAM Kuningan yang menyeret hubungan antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan BBWS. Empat pimpinan DPRD Kuningan tersebut yakni Ketua DPRD Nuzul Rachdy, Wakil Ketua H Ujang Kosasih, H Dwi Basyuni Natsir, dan Saw Tresna Septiani, didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) H Deni Hamdani.
Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih, menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memperoleh gambaran utuh dan objektif dari berbagai pihak terkait, khususnya menyangkut persoalan PDAM Tirta Kamuning yang kini menjadi perhatian publik.
“Dalam satu hari kami melakukan kunjungan ke PDAM Kabupaten Cirebon, PDAM Kota Cirebon, dan BBWS Cimanuk Cisanggarung. Dilanjutkan keesokan harinya dengan kunjungan ke PDAM Kabupaten Indramayu. Dari seluruh kunjungan tersebut, kami mendapatkan banyak masukan sebagai bahan referensi dalam membahas polemik PDAM Kuningan,” ujar Ujang.
Ia menambahkan, seluruh direktur PDAM yang dikunjungi menyambut baik kedatangan pimpinan DPRD Kuningan dan memberikan berbagai pandangan, terutama terkait tata kelola, koordinasi lintas lembaga, serta kepatuhan terhadap regulasi teknis.
Menurut Ujang, DPRD berharap polemik yang terjadi di PDAM Tirta Kamuning dapat disikapi secara tenang, terbuka, dan jujur oleh seluruh pihak terkait. Ia juga menekankan pentingnya sikap kooperatif Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya Bupati Dian Rachmat Yanuar sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) PDAM.
“Pak Bupati hendaknya selektif menerima masukan dan bersifat kooperatif dalam menyikapi koreksi hasil pengawasan BBWS. Semua ini semata-mata untuk menjaga dan mengamankan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Di sisi lain, langkah aktif pimpinan DPRD Kuningan ini dinilai sejalan dengan dorongan sejumlah kalangan agar DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) PDAM Tirta Kamuning Kuningan.
Sebelumnya, pengamat hukum, politik, dan pemerintahan, Abdul Haris, menilai pembentukan Pansus menjadi instrumen konstitusional DPRD untuk membongkar persoalan PDAM secara komprehensif dan transparan.
Menurut Abdul Haris, Pansus diperlukan guna mengurai persoalan tata kelola, kepatuhan perizinan, serta relasi PDAM dengan lembaga teknis seperti BBWS, sekaligus memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan kepentingan publik.
“Pansus akan menjadi ruang resmi DPRD untuk menguji kebijakan, meminta keterangan pihak-pihak terkait, dan menyampaikan rekomendasi yang mengikat secara politik,” kata Abdul Haris dalam pernyataannya kepada sejumlah wartawan.
Dengan rangkaian kunjungan lintas daerah serta menguatnya wacana Pansus, DPRD Kuningan dinilai tengah mempersiapkan langkah serius untuk mengawal penyelesaian polemik PDAM Tirta Kamuning secara lebih sistematis dan akuntabel.
Di sisi lain, tampak situasi sedikit panas pasca Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyampaikan pernyataan terkait SP3 BBWS kepada PDAM Kuningan. Bupati Dian berdasarkan laporan Direktur PDAM Ukas Suharfaputra, menyampaikan kondisi di lapangan terkait perizinan yang disoroti BBWS tidak sepenuhnya sesuai fakta.
Pernyataan mantan Sekda Kuningan ini justru mendapat bantahan keras dari Kepala BBWS Cimancis, Agus Dwi Kuncoro. Ia bahkan meminta Bupati tidak membuat gaduh lantaran tidak memahami secara keseluruhan fakta di lapangan.
