SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyesuaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kabupaten Kuningan mulai menuai sorotan. Kali ini kritik keras datang dari Aktivis Forum Tekad (F-Tekad), Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo.
Ia menilai pembahasan regulasi yang menyangkut hajat hidup masyarakat tersebut harus dilakukan secara terbuka, dan tidak boleh berujung pada lahirnya kebijakan yang justru menambah beban rakyat kecil.
Sebagaimana diketahui, Raperda PDRD tengah dibahas Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama DPRD sebagai bagian penyesuaian regulasi pajak dan retribusi daerah. Dalam penjelasan pemerintah, penyesuaian tersebut diarahkan untuk penguatan pendapatan daerah, penataan objek pajak dan retribusi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun demikian, Mang Ewo mengingatkan agar upaya peningkatan pendapatan jangan sampai menjadikan masyarakat sebagai pihak yang paling menanggung beban.
“Kalau pada akhirnya pajak ini dibebankan kepada rakyat kecil, sungguh Pemda Kuningan tidak punya nurani. Di saat masyarakat sedang kempas-kempis,” tegasnya di gedung DPRD Kuningan, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih. Daya beli warga masih lemah, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Ia menyebut masyarakat sudah menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kebutuhan pokok hingga biaya layanan yang dirasakan semakin berat.
“Masyarakat sekarang banyak keluhan. Tarif listrik terasa naik, tarif air PDAM, belum yang lain-lainnya. Jangan sedikit-sedikit solusi anggaran dibebankan kepada masyarakat,” ketusnya.
Tak hanya mengkritik eksekutif, Mang Ewo juga menyoroti peran DPRD Kabupaten Kuningan. Ia meminta lembaga legislatif tidak hanya menjadi pihak yang selalu menyetujui setiap kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, fungsi pengawasan atau kontrol harus dijalankan secara serius, terutama terhadap kebijakan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“DPRD juga jangan hanya terkesan sebagai stempel pemerintah saja. Jangan hanya yes man. Dewan harus agak kritis dong. Harus ada keberanian untuk tidak selalu mengiyakan apa yang menjadi keinginan eksekutif,” katanya.
Mang Ewo juga mempertanyakan pola pembahasan yang menurutnya terkesan tertutup, padahal materi yang dibahas berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Ia menilai masyarakat seharusnya diberi ruang lebih luas untuk mengetahui arah kebijakan sekaligus menyampaikan aspirasi.
“Mengapa ketika membahas persoalan dengan hajat hidup orang banyak, kesannya selalu tertutup? Kan objeknya ini masyarakat,” ucapnya.
Selain menyoroti Raperda pajak dan retribusi, Mang Ewo turut menyinggung persoalan aset daerah yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik, salah satunya terkait 123 kendaraan dinas (motor dinas, red) yang keberadaannya dipersoalkan.
Menurutnya, sebelum pemerintah berbicara peningkatan PAD melalui penyesuaian pajak maupun retribusi, penataan aset daerah juga harus menjadi prioritas. Ia menegaskan, seluruh pengadaan aset tersebut berasal dari uang rakyat.
“Yang juga harus dijawab, bagaimana dengan persoalan ratusan kendaraan dinas yang ramai dipersoalkan itu? Itu dibeli pakai uang rakyat, dari pajak rakyat juga. Ini bagaimana urusannya?” tegas Mang Ewo.
Ia menilai masyarakat tentu akan mempertanyakan komitmen pemerintah apabila di satu sisi berbicara optimalisasi pendapatan, namun di sisi lain masih muncul persoalan pengelolaan aset.
“Jangan sampai rakyat diminta terus berkontribusi, tapi aset yang sudah dibeli dari uang rakyat justru pengelolaannya belum beres. Masyarakat pasti melihat itu. Masyarakat sekarang sudah pintar dan melek,” katanya.
Mang Ewo pun meminta Pemkab Kuningan lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain tanpa terus menjadikan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.
Menurutnya, optimalisasi aset, penertiban, peningkatan kinerja BUMD hingga pengembangan potensi daerah bisa menjadi alternatif peningkatan PAD.
“Sedikit lebih kreatif lah Pemda dalam mencari sumber anggaran. Jangan sedikit-sedikit membebani masyarakat,” sindirnya.
Ia bahkan melontarkan peringatan keras apabila kebijakan yang lahir nantinya justru dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya, ketika fungsi kontrol legislatif melemah, masyarakat bisa mengambil peran melalui gerakan sosial.
“Jangan sampai ada gerakan masyarakat ketika kontrol legislatif semakin hilang. Kontrol masyarakat akan lebih berbahaya,” pesannya.
Mang Ewo menutup pernyataannya dengan mengingatkan pemerintah daerah dan DPRD agar berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Jangan sampai masyarakat ramai-ramai turun ke jalan ketika kebijakan pemerintah daerah yang ujungnya dapat stempel DPRD ternyata tidak pro rakyat. Jangan coba-coba menguji kesabaran rakyat,” pungkasnya.
