Parlementaria

Siwindu.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan melontarkan kritik tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. PKB menilai sejumlah asumsi dalam rancangan tersebut terlalu optimistis, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam keuangan daerah jika tidak disertai perhitungan yang matang. Pandangan Umum (PU) Fraksi …

Siwindu.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan memanggil Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Indonesia (SPPI) Kabupaten Kuningan untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (9/10/2025). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Yaya SE itu membahas berbagai kendala di lapangan, termasuk pemerataan pelaksanaan …

Siwindu.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat melalui Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat (PPD) DPRD Kabupaten Kuningan, melayangkan kritik tajam terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Melalui juru bicaranya, Reni Parlina, fraksi ini menyoroti sejumlah kejanggalan dalam struktur pendapatan dan belanja daerah, terutama soal kenaikan …

Siwindu.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan melontarkan serangkaian catatan tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam pandangan umumnya yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (7/10/2025), Fraksi PKS menegaskan, RAPBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan …

Siwindu.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Drs Toto Suharto SFarm APt, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintahan desa. Hal itu disampaikan saat dirinya melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Gedung Serbaguna Desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Senin (6/10/2025). Kegiatan yang dihadiri jajaran …

Siwindu.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Kuningan mengangkat 4.289 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu justru menimbulkan tanda tanya besar. Bukan soal status kepegawaiannya, melainkan kepastian honor yang bakal diterima ribuan abdi negara tersebut. Ketua Komisi I DPRD Kuningan, Rohaman, menegaskan, jaminan upah layak harus menjadi …

Siwindu.com – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE, kembali mengingatkan keras kepada seluruh anggota legislatif agar tidak mencari keuntungan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan, bukan terlibat dalam proyek yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD. “Sudah berulang kali saya sampaikan, anggota …

Siwindu.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Drs H Toto Suharto SFarm Apt, menyoroti masih lemahnya pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima anak-anak. Pernyataan ini disampaikan Toto saat diwawancarai sejumlah wartawan usai kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Jabar di Desa …

Siwindu.com – Hasil investigasi dan monitoring Komisi 4 DPRD Kabupaten Kuningan terhadap pengelolaan Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap sejumlah temuan penting. Dari kunjungan lapangan oleh Komisi IV beberapa hari lalu, sejumlah dapur sudah sesuai standar, namun tidak sedikit yang masih perlu dievaluasi dan diperbaiki. Menurut Ketua Komisi IV …

Siwindu.com – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Partai Nasdem, Dewi Anggraeni Firdaus, menegaskan dirinya sama sekali tidak terlibat dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan. Dewi mengaku dirinya hanya menyewakan lahan untuk dapur MBG di wilayah Kuningan Utara. “Saya hanya menyewakan tempat yang ada saja, pembangunan, alat-alat …