Siwindu.com – Puluhan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Luragung, Kuningan, Jawa Barat, dilaporkan mengalami gejala keracunan massal usai mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden yang terjadi Kamis (2/10/2025) malam ini membuat Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, langsung mengambil langkah tegas dengan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jl Ki Gandeng Luragung Landeh, Kecamatan Luragung, Jumat (3/10/2025).
Berdasarkan laporan dari pihak sekolah, sebanyak 103 siswa tidak masuk kelas, Jumat pagi tadi karena mengalami mual, muntah, dan diare. Dari jumlah tersebut, 84 siswa harus mendapatkan perawatan medis di sejumlah fasilitas kesehatan.
“Gejala umumnya dirasakan siswa pada malam hari. Saat ini sebagian besar sudah ditangani tenaga medis,” ungkap Dian Rachmat Yanuar kepada sejumlah awak media.
Menindaklanjuti kasus ini, Bupati Dian langsung menginstruksikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan untuk mengambil sampel feses siswa yang diduga keracunan guna diuji di laboratorium Provinsi Jawa Barat.
“Proses pengujian membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Sambil menunggu hasil uji lab, dapur MBG yang digunakan sementara kami tutup, sesuai arahan Bapak Gubernur,” tegas Dian.
Ia juga menuturkan, informasi awal dari siswa menyebutkan nasi yang dibagikan saat itu terasa lebih lengket dari biasanya. Hal tersebut kini menjadi perhatian dalam proses investigasi.
Bupati Dian mengingatkan seluruh pemilik dapur penyedia MBG untuk benar-benar mengutamakan aspek kualitas, higienitas, dan keamanan pangan. Menurutnya, program MBG tersebut tidak boleh dipandang sebagai ajang mencari keuntungan.
“Program ini mulia, karena menyangkut pemenuhan gizi anak-anak kita. Maka semua proses, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga sanitasi peralatan, harus betul-betul diperhatikan,” harapnya.
Dian menegaskan, Pemerintah Daerah Kuningan siap mengawal penuh agar program MBG tetap berjalan maksimal dan tidak lagi menimbulkan insiden serupa.
Kasus keracunan massal ini, kata Dian, harus menjadi evaluasi besar-besaran bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, penyedia dapur, hingga sekolah. Ia meminta adanya sistem pengawasan berlapis dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan sekolah agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga.
“Kepercayaan masyarakat terhadap program MBG harus dijaga dengan transparansi dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat,” pungkasnya.
SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini