SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, agar selaras dengan visi pembangunan Jawa Barat dan kebutuhan riil masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan Toto saat menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Balai Desa Danalampah, Kecamatan Pancalang, Sabtu (7/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Toto mengungkapkan, hingga kini dirinya telah menyambangi sekitar 80 desa di Daerah Pemilihan (Dapil) XIII Jawa Barat. Kunjungan tersebut dilakukan melalui agenda sosialisasi, reses, sekaligus pengawasan langsung ke pemerintahan desa.
“Kurang lebih sudah 80 titik pertemuan yang saya datangi. Bukan hanya pengawasan, tapi juga sosialisasi dan silaturahmi langsung dengan masyarakat desa,” ujar Toto.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Toto menilai pertemuan tatap muka dengan masyarakat desa sangat penting. Melalui dialog langsung, ia dapat mengetahui kondisi aktual pemerintahan desa, perkembangan pembangunan, hingga efektivitas pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, desa merupakan kunci percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Jawa Barat, kota ditata, desa diurus. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan desa tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata.
“Pembangunan desa harus menyentuh penguatan ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi desa bergerak, kesejahteraan warga juga akan ikut meningkat,” katanya.
Salah satu fokus yang disoroti Toto adalah pengembangan ekonomi berbasis desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut dinilai strategis untuk mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa, meski diakui masih menghadapi berbagai tantangan.
“Masih banyak kekurangan dalam pembangunan desa. Ditambah lagi sebagian dana desa dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih, sehingga ruang anggaran desa menjadi lebih terbatas,” ungkapnya.
Kondisi itu, lanjut Toto, harus disiasati secara optimal. Salah satunya melalui peran aktif anggota DPRD dalam mengawal kebutuhan desa agar dapat dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat, khususnya lewat mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ia mengingatkan, setiap desa setiap tahun telah memiliki forum perencanaan, mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, seluruh usulan tersebut harus benar-benar diinput ke dalam SIPD agar dapat ditindaklanjuti di tingkat provinsi.
“Kalau tidak masuk sistem, tentu tidak bisa dikawal. Di sinilah tugas kami sebagai anggota DPRD, mengawal kebutuhan prioritas desa agar masuk SIPD dan bisa direalisasikan,” tegas Toto.
Kegiatan pengawasan di Desa Danalampah tersebut dihadiri sekitar 100 warga, unsur Forkopimcam Pancalang, pemerintah desa, tokoh masyarakat, Polsek setempat, serta Relawan Barets (Barisan Relawan Toto Suharto).
Acara diawali dengan sambutan kepala desa, dilanjutkan pemaparan program dan pengawasan oleh Toto Suharto, serta sesi tanya jawab sebagai bagian dari penyerapan aspirasi dan diskusi terbuka bersama warga.
Toto berharap, melalui pola komunikasi langsung seperti ini, kebutuhan desa dapat terpetakan secara lebih akurat sehingga pembangunan ke depan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
