SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kuningan. Seorang aktivis kritis, Atang, mempertanyakan nilai menu makanan yang dibagikan kepada siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang diduga berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kadugede.
Dalam rilisnya, Kamis (12/3/2026), Atang menilai harga menu yang dibagikan kepada siswa jauh di bawah standar anggaran yang seharusnya diterima per porsi.
Ia mencontohkan menu yang terdiri dari satu buah jeruk, satu kemasan susu UHT, selembar keju, serta singkong karamel. Jika dihitung menggunakan harga pasar, menurutnya total biaya menu tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp6.750 per porsi.
“Jeruk misalnya, harga pasar sekitar Rp25 ribu per kilogram. Kalau satu kilogram isi 14 buah, berarti satu buah hanya sekitar Rp1.700-an. Susu sekitar Rp3 ribu, keju Rp1.000, dan singkong karamel sekitar Rp1.000. Totalnya hanya sekitar Rp6.750,” kata Atang.
Padahal, lanjutnya, untuk siswa tingkat MTs yang masuk kategori porsi besar, anggaran menu MBG disebut mencapai Rp10 ribu per porsi.
Menurut Atang, selisih nilai tersebut menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Apalagi jika bahan makanan dibeli langsung dari distributor yang biasanya memiliki harga lebih murah dibanding harga pasar eceran.
“Kalau benar faktanya seperti itu, ini bisa diduga ada praktek korupsi dalam program MBG,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sistem pengawasan yang dinilai tidak berjalan maksimal. Menurutnya, gugus tugas atau Satgas MBG tingkat kabupaten sebelumnya telah menugaskan para camat untuk bertanggung jawab mengawasi operasional dapur SPPG di wilayah masing-masing.
Selain camat, pengawasan juga disebut melibatkan koordinator lapangan (korlap), koordinator kecamatan (korcam), hingga unsur SPPI.
“Seharusnya sebelum menu diproduksi dan didistribusikan, jenis makanan itu sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pengawas. Kalau sampai terjadi seperti ini, saya anggap mereka tidak bekerja maksimal,” katanya.
Atang juga mengkritik jenis makanan yang dibagikan, khususnya singkong karamel. Menurutnya, meski secara gizi mungkin terpenuhi, makanan tersebut dinilai kurang tepat karena dibagikan sekitar pukul 10 pagi untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.
“Kalau dibagikan jam 10 pagi untuk buka puasa, otomatis kualitasnya sudah tidak enak lagi saat dimakan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mencoba menghitung potensi kerugian jika selisih nilai menu tersebut benar terjadi. Dengan asumsi selisih sekitar Rp3.000 per porsi dan jumlah distribusi mencapai 2.320 porsi, kerugian yang diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp6,96 juta dalam sekali pembagian.
“Bagaimana gizi anak bangsa bisa terpenuhi kalau hak gizinya masih dirampok,” ucapnya.
Atang pun mendesak pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap operasional dapur SPPG yang diduga memasok menu tersebut, agar program pemenuhan gizi bagi siswa benar-benar berjalan sesuai tujuan.
