SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Aspirasi masyarakat mengalir deras dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PAN, Toto Suharto, di Desa Pangkalan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Rabu (25/2/2026).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris DPD PAN Kuningan, Ade Abdul Ja’far Sidiq, warga menyampaikan berbagai keluhan. Mulai dari persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ekonomi rakyat yang kian sulit, hingga pertanyaan soal anggaran Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan kepesertaan BPJS PBI.
Sejumlah warga mempertanyakan sikap PAN terhadap program MBG yang dinilai belum berdampak merata. Mereka menilai pelaksanaan di lapangan lebih banyak dikelola pihak-pihak tertentu yang memiliki modal besar.
“MBG ini katanya untuk rakyat, tapi yang jalan malah para bos. Tidak berimbang. Yang kecil-kecil tidak kebagian,” keluh salah seorang warga.
Selain itu, warga juga menanyakan kemungkinan adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan TPS di desa.
Persoalan BPJS PBI pun ikut mencuat, terutama terkait warga kurang mampu yang kepesertaannya terblokir atau tidak aktif.
Menanggapi hal tersebut, Toto Suharto mengakui bahwa program MBG memang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
“MBG ini memang pro kontra. Tapi sebenarnya Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program ini untuk pemberdayaan masyarakat,” ujar Toto.
Ia menjelaskan, konsep besar MBG sejatinya terintegrasi dengan penguatan ekonomi desa, termasuk melalui Koperasi Desa (Kopdes). Menurutnya, Kopdes bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.
“Kopdes ini dalam rangka pertumbuhan ekonomi di desa. Bisa menyediakan gas elpiji, bahan makanan, pupuk, dan lain sebagainya. Jadi semangatnya pemberdayaan,” jelasnya.
Terkait aspirasi TPS, Toto meminta pemerintah desa segera menyiapkan proposal yang jelas agar bisa dikawal dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi. Begitu juga dengan persoalan BPJS PBI, ia meminta data warga yang terdampak agar dapat ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan dinas terkait.
Reses tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat. Toto menegaskan seluruh aspirasi akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan provinsi.
“Reses ini bukan sekadar seremonial. Semua aspirasi akan kami kawal sesuai tupoksi dan kewenangan kami di provinsi,” tegasnya.
