Headline

Soal Surat Sawit, LBH Ansor Pastikan Gugatan IMM Tak Akan Lolos di PTUN

Soal Surat Sawit, LBH Ansor Pastikan Gugatan IMM Tak Akan Lolos di PTUN

Siwindu.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kuningan menilai gugatan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terhadap Surat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Nomor 500.6.14.3/37/Hortibun tertanggal 1 Maret 2025 tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Bahkan, LBH Ansor memastikan gugatan tersebut berpotensi besar …

Selengkapnya

Kuningan Layak Anak, Yaya: Bukan Sekadar Predikat, Tapi Cermin Martabat Daerah

Kuningan Layak Anak, Yaya: Bukan Sekadar Predikat, Tapi Cermin Martabat Daerah

Siwindu.com – Status Kabupaten Layak Anak (KLA) bagi Kuningan rupanya masih jauh dari genggaman. Meski sudah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015, implementasi di lapangan dinilai belum mampu memenuhi indikator yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kuningan …

Selengkapnya

Pemda Kuningan Diberikan CSR BJB 2 Dump Truck Senilai Rp1,2 Miliar

Pemda Kuningan Diberikan CSR BJB 2 Dump Truck Senilai Rp1,2 Miliar

Siwindu.com – Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima bantuan dua unit dump truck dari Bank Jabar Banten (BJB) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan dump truck ini bernilai total sekitar Rp1,2 miliar dan diserahkan secara simbolis kepada Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi, di Halaman Kantor Pemda Kuningan, Jumat …

Selengkapnya

Bapemperda DPRD Kuningan Genjot Pembahasan 10 Produk Hukum Daerah, Termasuk RTRW

Bapemperda DPRD Kuningan Genjot Pembahasan 10 Produk Hukum Daerah, Termasuk RTRW

Siwindu.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kuningan terus menggenjot kerja-kerja legislasi daerah sepanjang tahun 2025. Sebanyak 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sesuai Keputusan DPRD Nomor 188.4/KPTS.01-DPRD/2025. Dari 10 Raperda tersebut, tujuh merupakan usulan Pemerintah Daerah dan tiga berasal dari …

Selengkapnya

Fraksi Golkar Sebut Pemotongan TPP ASN untuk Selamatkan APBD Kuningan

Fraksi Golkar Sebut Pemotongan TPP ASN untuk Selamatkan APBD Kuningan

Siwindu.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan, Harnida Darius SH, menegaskan, wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tidak bisa dilihat secara emosional. Menurutnya, kebijakan ini harus dilihat dari urgensi menyelamatkan kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang tidak stabil. “Kondisi APBD kita sedang berat. Maka penyesuaian …

Selengkapnya