SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Bupati Kuningan melalui panitia seleksi resmi menetapkan Adang Kurniawan SE sebagai Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kuningan (PDAU) Periode 2026-2031. Penetapan tersebut dilakukan setelah melalui tahapan wawancara akhir oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) sesuai mekanisme yang berlaku.
Penetapan calon direktur terpilih itu mengacu pada Peraturan Bupati Kuningan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara Seleksi Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan. Secara administratif, keputusan tersebut juga telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Kuningan Nomor 312 Tahun 2026 tentang Penetapan Calon Direktur Perumda Aneka Usaha Kuningan Terpilih Periode 2026–2031.
Dengan keputusan ini, Adang tinggal menunggu proses pengangkatan dan pelantikan definitif sebagai Direktur PDAU Kuningan.
Penetapan tersebut langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, PDAU selama ini dikenal sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kerap menjadi sorotan masyarakat, baik dari sisi kinerja maupun dinamika internalnya.
Pengamat politik dan pemerintahan Kuningan, Ade Ahmadi, mengingatkan agar kepemimpinan baru kali ini tidak kembali berujung pada pengunduran diri di tengah masa jabatan seperti yang terjadi sebelumnya.
“Kita tentu menghormati keputusan Bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal. Tapi publik juga punya catatan. Beberapa direktur sebelumnya tidak menuntaskan masa jabatan. Ini harus jadi evaluasi bersama,” tegas Ade, Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, fenomena mundur di tengah jalan tidak boleh lagi terulang karena berdampak pada stabilitas manajemen dan kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.
“Jangan sampai terulang drama mundur di tengah jalan. Kalau memang sudah dipercaya, harus siap lahir batin. Pimpin sampai tuntas, buktikan dengan kinerja,” ujarnya.
Ade menilai, tantangan Direktur PDAU ke depan tidak ringan. Selain dituntut meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), direktur baru juga harus mampu membangun tata kelola perusahaan yang profesional dan transparan.
“PDAU ini selalu jadi perhatian publik. Artinya pengawasan masyarakat pasti ketat. Maka direktur harus siap dengan transparansi, akuntabilitas, dan target kinerja yang jelas. Jangan normatif,” tandasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid antara direksi, Dewan Pengawas, dan Kuasa Pemilik Modal agar tidak terjadi disharmoni yang berujung pada stagnasi perusahaan.
“Kalau ingin PDAU bangkit, harus ada terobosan bisnis dan perbaikan manajemen. Jangan sekadar menjalankan rutinitas. Publik menunggu hasil konkret, bukan sekadar seremoni pelantikan,” kata Ade.
